Relawan Jokowi: Presiden Konsisten Tetap 2 Periode

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tudingan bahwa Presiden Joko Widodo akan memperpanjang jabatan menjadi 3 periode dibantah Relawan Jokowi.

Koordinator Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Aidil Fitri di Jakarta, Kamis 18 Maret 2021 mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini masih tegak lurus pada Pancasila dan Konstitusi Negara UUD 1945. Karena itu, tidak ada niat sedikit pun dalam dirinya untuk memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode, seperti yang diwacanakan beberapa pihak.

Dia mengatakan, wacana presiden tiga periode tersebut jelas sekali diembuskan kelompok dalam masyarakat yang ingin mengganggu dan mendelegitimasi kerja Presiden Jokowi.

Kelompok tersebut berasal dari barisan yang kalah dalam pemilihan presiden sebelumnya. Karena itu, kata dia, mereka terus mengganggu pemerintahan, dengan salah satunya mengembuskan isu tersebut. ”Wacana presiden tiga periode tersebut diembuskan kelopok yang hendak mengganggu dan mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Umum Foreder Jokowi ini.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Umum Kornas (Komite Rakyat Nasional) Jokowi, Abdul Havid Permana. Ia mengatakan wacana presiden tiga periode dibangun untuk memunculkan opini bahwa presiden haus akan kekuasaan. Karena itu, katanya, walaupun presiden telah membantah ingin menambah masa jabatan menjadi tiga periode, namun isu tersebut masih terus saja bergulir. “Bisa jadi, karena dalam rumus berpolitik yang namanya oposisi akan menghalalkan berbagai cara untuk menghancurkan lawan politik,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini