Rekonstruksi Pelabuhan Donggala Dimulai

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah saat inisedang melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terhadap infrastuktur pelabuhan – pelabuhan di Teluk Palu, Sulawesi Tengah. Salah satunya Pelabuhan Donggala.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pelabuhan Donggala akan berlangsung setelah Penandatanganan Kontrak Package Civil Works (CW) Sea Port 1: Works for Reconstruction of Donggala Port.

Plt Dirjen Perhubungan Laut, Arif Toha, menyampaikan bahwa penandatanganan kontrak tersebut merupakan salah satu agenda pemenuhan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini menjadi awal proses pekerjaan konstruksi Terminal Donggala. ”Kami berharap penandatanganan kontrak kerja ini menjadi awal peningkatan yang baik. Bagi peningkatan perekonomian Indonesia,” ujar Arif, Sabtu 12 Februari 2022.

Ia menjelaskan dengan penandatanganan kontrak tersebut, dapat memberikan komitmen antar instansi/stakeholder.

Adapun Terminal Donggala sebagai Pelabuhan Pengumpul (PP) menjadi gerbang ekonomi. Dan mendukung perekonomian di daerah hinterland Kabupaten Donggala dan Sulawesi Tengah.

Saat ini Terminal Donggala masih beroperasi aktif dan melayani logistik masyarakat. Terminal Donggala akan lebih fokus pada market pelayanan kargo multipurpose dengan kapasitas 170.000 ton per tahun. Pelayanan curah kering (Dry Bulk Cargo). Dan pelayanan untuk kapal penumpang baik PELNI, tol laut, maupun perintis.

Selain itu, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) juga menjadi isu strategis pada Terminal Donggala. Hal ini  untuk mendukung peningkatan market kargo curah kering di Terminal Donggala sebagai daerah penghasil material curah kering dan jarak lokasi yang berdekatan dengan lokasi IKN.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini