MATA INDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjadja mengatakan untuk memperoleh target investigasi di tengah pandemi virus corona pemerintah harus memberikan insentif dan kemudahan bagi para pelaku dan penanam modal di Tanah Air.
Dengan begitu, iklim usaha di Indonesia akan berjalan dengan baik dan menjadi daya tarik bagi para investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dikatakan Sintha, intensif yang diberikan dapat berupa fiscal misalnya, tax allowance.
“Kalau itu tidak dapat diatasi, catatan investasi yang ada di BKPM akan banyak yang tidak terealisasi atau terhenti di lapangan karena adanya bottlenecking realisasi investasi,” kata Shinta Widjadja.
Shinta menambahkan pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antar kementerian. Pasalnya, para pelaku usaha masih terkendala masalah birokrasi dan ketidakselarasan antar kementerian satu dengan yang lain, serta masalah administratif.
“Akibat adanya banyak proposal investasi yang tidak terealisasi. Hal ini sangat disayangkan terlebih terjadi di masa pandemi,” ucapnya.
Ia melanjutkan, hal terpenting yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah reformasi struktural berkelanjutan, sehingga membuat iklim usaha dan investasi di Indonesia menarik di mata investor.
Berdasarkan catatan Apindo, ada begitu banyak investor yang tertarik menanamkan modal di Tanah Air. Seperti di sektor industri kesehatan, teknologi informasi, telekomunikasi, keuangan, hingga infrastruktur.
“Investasi industri yang inovatif ini sangat baik. Namun, perlu diperhatikan supply chain serta demand dari market-nya,” tuntas Shinta.
Sementara Presiden Indonesia, Joko Widodo sebelumnya meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dapat mencapai realisasi investasi sebesar 900 triliun Rupiah tahun 2021. Nilai tersebut lebih tinggi dari rencana awal senilai 858,5 triliun Rupiah.
