Rayakan Idul Adha, Warga Yogya Memilih Hari Sabtu 9 Juli 2022

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Berbeda dengan wilayah lainnya, warga Yogyakarta lebih dominan merayakan Idul Adha pada Sabtu 9 Juli 2022. Perayaan ini mengikuti jadwal seperti di Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah.

Salah satunya di Gumuk Pasir, Kabupaten Bantul, Sabtu.

Bertindak sebagai imam dan khatib sholat ied di Gumuk Pasir adalah Ketua Pengurus Ranting Muhammadiyah (PRM) Parangtritis, Isyudi.

Pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini mulai pukul 07.00 WIB saat matahari sudah mulai tinggi. Terlihat jamaah perempuan dan juga laki-laki hampir imbang jumlahnya. 15 shaf (baris) baik jamaah laki-laki dan 15 shaf jamaah perempuan tetap tidak berubah hingga akhir ceramah.

Salah seorang jamaah, Yunita (32) warga Jombang ini tidak menyangka akan mendapatkan pengalaman salat di Padang pasir. Awalnya ia hanya ikut rekannya warga Imogiri Bantul jalan-jalan sekaligus salat Idul adha.

”Saya kaget, kagum dan bahagia mengikuti salat Idul Adha di Gumuk Pasir ini. Pokoknya campur aduklah,” kata dia.

Ia mengaku kagum merasakan aura Gumuk Pasir kali ini. Karena serasa salat di padang pasir. Meskipun punggung terasa panas karena teriknya matahari, namun ia sangat bahagia.

Suasana Idul Adha ini menjadi berbeda karena biasanya ia salat Idul Adha di Masjid yang jamaahnya terbatas. Biasanya dia hanya salat  jamaah dengan orang-orang sekampung, kali ini bersama ribuan orang lainnya.

“Excited, kagum juga tiba-tiba merasakan sholat idul adha di Padang pasir bersama ribuan orang,” katanya.

Dalam ceramahnya, Isyudi menyampaikan pesan tentang hakikat semangat Nabi Ibrahim dalam berkurban, di samping juga tentang sedekah serta mengulas tentang kesabaran dan keikhlasan hingga anak-anak sholeh.

“Ada 4 makna yang terkandung dalam semangat berkurban dan itu semua saya sampaikan dalam khutbah tadi,”tutur dia usai sholat.

Salat Idul Adha kali ini dihadiri sekitar 3.701 jamaah, dengan rincian jamaah putra sebanyak 1.765 orang. Sementara jamaah putri 1.938 orang. Jumlah tersebut belum terhitung masyarakat yang hadir namun tidak mengikuti sholat karena beberapa alasan.

Sebenarnya jumlah jamaah kali ini masih kalah jauh dibanding penyelenggaraan sholat Idul Fitri. Karena sholat idul Fitri di Gumuk Pasir bisa dihadiri 6.000 orang, di mana banyak pemudik yang ikut hadir.

Terpisah, selain di Gumuk Pasir penyelenggaraan salat Idul Adha juga digelar di lingkungan Pemkot Yogya tepatnya di Masjid Pangeran Diponegoro, Balai Kota Yogya.

Melalui Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Masjid Pangeran Diponegoro Yogyakarta pun mengadakan dua kali salat Idul Adha 1443 H/Tahun 2022.

Salat Idul Adha pada Sabtu 9 Juli 2022, imamnya Ustaz Muhammad Wafi Abdul Qudus selaku Imam Masjid Jogokariyan dan Khatib Andi Darmawan selaku ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Bidang Tarjih Muhammadiyah Yogya. di halaman Balai Kota Yogya.

Sementara pada Minggu 10 Juli 2022, Salat Id dengan Imam Ustaz Umar Izzul Haq yang juga Imam Masjid Pangeran Diponegoro Balai Kota Yogyakarta. Sedangkan khatibnya adalah KH Sholahudin Mansyur selaku Ketua Dewan Syuro Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogya.

Ketua PHBI Masjid Pangeran Diponegoro Muchtasor menjelaskan, pelaksanaan Salat Idul Adha di Masjid Pangeran Diponegoro merupakan hasil keputusan bersama. Antara pihak Pemerintah Kota Yogya dan takmir masjid.

“Ini adalah bentuk pemerintah dalam melayani masyarakat tanpa membedakan kelompok dan golongan,” ucapnya.

Reporter: M Fauzul Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini