Rawan Banjir, KPU Relokasi 176 TPS di Kabupaten Bandung

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Sebanyak 176 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Bandung yang masuk rawan banjir akan direlokasi agar tidak terdampak saat pemilu 17 April 2019. TPS tersebut tersebar di tiga kecamatam terdiri Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang.

“Sementara 176 (TPS), tapi masih harus diverifikasi lagi,” kata Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya, Sabtu 13 April 2019.

Menyikapi hal tersebut, KPU berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bawaslu, TNI Polri dan pemerintah setempat. Agus menjelaskan TPS direlokasi ke area yang dapat dijangkau pemilih.

“Iya ke tempat lebih aman. Sudah ada lokasinya, jaraknya ada yang dekat, jaraknya relatif sekitar satu kilometer. Ada yang lebih juga dari itu,” ujarnya.

Dia mengajak warga yang memiliki hak pilih untuk tidak golput meski kawasan tempat tinggal terdampak banjir. “Mari kita menyalurkan hak di TPS yang ditentukan sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 ini bisa berjalan baik dan partisipasi tinggi,” katanya.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini