MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Ratusan pengemudi ojek online menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Pertalite. Kenaikan harga BBM memperburuk kondisi kerja dan kesejahteraan pengemudi ojol.
Pengemudi ojeg online (ojol) yang tergabung dalam Forum Ojeg Yogyakarta Bergerak (FOYB) menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM subsidi. Apalagi ketika pendapatan pengemudi tergerus sebesar 20 persen untuk biaya sewa aplikasi. Mereka mengklaim terdapat beberapa kasus pemotongan lebih dari 20 persen.
“Pemerintah dalam mengambil kebijakan seharusnya melihat kondisi ojol yang saat ini kondisinya terpuruk,” kata Sapta Paijo Ketua Forum Ojeg Online Yogyakarta Bergerak (FOYB) dalam orasinya, Senin 12 September 2022.
FOYB menyebut pengemudi ojol tidak mendapatkan jaminan terhadap upah minimum layak, tapi bekerja lebih dari 8 jam, tanpa uang lembur.
“Kondisi kerja yang eksploitatif ini semakin berlipat ganda terhadap ojol perempuan karena tidak mendapatkan hak cuti haid, cuti melahirkan, dan lainnya,” ujarnya.
Adanya kenaikan harga BBM, dan berpotensi diikuti oleh harga barang pokok dan lainnya, membuat FOYB kukuh menolak kebijakan pemerintah terkait dengan subsidi bahan bakar.
Kendati pemerintah berencana menyalurkan bantuan sosial, termasuk subsidi transportasi, FOYB menilai dampaknya tidak akan signifikan dalam membendung kenaikan harga barang-barang lainnya.
Untuk itu, para pengemudi ojol meminta pemerintah untuk tetap memberikan subsidi BBM masyarakat, serta menuntut kenaikan tarif ojol di semua layanan pengantaran. Hal tersebut meliputi penumpang, barang dan makanan.
“Juga harus ada penurunan potongan aplikator menjadi 10 persen. Selain itu status pengemudi Ojol sebagai pekerja tetap, bukan mitra. Agar hak-hak sebagai pekerja terpenuhi,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan kenaikan tarif ojol untuk layanan sepeda motor penumpang. Kendati demikian, kenaikan tarif yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.564/2022 itu saat ini ditunda penerapannya hingga waktu yang tidak ditentukan.
Selain itu juga tampak Ketua Komisi C DPRD DIY dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Gimmy Rusdin Sinaga juga ikut menyuarakan aspirasi menolak kenaikan BBM.
“Kami sebagai anggota DPR khususnya komisi C menolak kenaikan BBM,” jelas Gimmy.
Gimmy menjawab masukan dari ratusan pengendara ojek online yang melakukan audiensi di kantor DPRD Provinsi DIY, Yogyakarta, Senin 12 September 2022. Jimmy menerima aspirasi dari para ojol yang menolak kenaikan harga BBM.
Gimmy mengungkapkan, ada beberapa tuntutan dalam aksi ini. Dua di antaranya adalah terkait penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan pengadaan subsidi atau bantuan bagi para pengemudi ojek online. ”Kami akan terus menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa kami DPRD Yogya menolak kenaikan BBM,” katanya.
Reporter: M Fauzul Abraar
