Ramai Pengunjung Saat Covid-19, Bima Arya Ancam Tutup Mal di Bogor

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Wali Kota Bogor Bima Arya mengancam bakal menutup pusat belanja atau mal apabila terjadi lonjakan pengunjung. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi penyebaran covid-19.

“Setiap saat mal di Kota Bogor bisa ditutup, demikian juga untuk pasar bisa diatur penyekatan berupa menutup jalur dan sebagainya untuk mencegah kerumunan,” ujarnya, Senin 3 Mei 2021.

Terkait kebijakan ini, kata dia telah meminta dukung penuh kepada TNI Polri untuk mengambil tindakan tegas bagi pelaku usaha maupun perorangan yang mengabaikan protokol kesehatan. Penegakan ini guna mengantisipasi potensi dan indikasi lonjakan kedua Corona.

Tak hanya itu, dirinya telah berkoordinasi dengan PT KAI untuk mengambil langkah seperti meminimalisir warga Bogor yang hendak menuju Pasar Tanah Abang, Jakarta.

Kebijakan yang diambil Pemkot Bogor bukan tanpa alasan. Pasalnya, kasus Covid-19 di Kota Bogor cenderung meningkat dalam sepekan terakhir ini.

Pemerintah pusat juga telah mengingatkan kepada kepala daerah untuk melakukan pengetatan mobilitas warga termasuk protokol kesehatan di daerahnya masing-masing saat pra dan pasca Idul Fitri.

“Tadi kami mendapat arahan dari Panglima TNI-Kapolri, Mendagri, Jaksa Agung. Intinya mulai terjadi lonjakan Covid-19. Jadi kalau kita lengah, pemerintah, daerah juga lengah, kerumunan dibiarkan, arus mudik tidak diantisipasi, tempat ibadah tidak menjalankan protokol kesehatan, maka ada potensi lonjakan kedua Covid-19,” katanya.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro menambahkan, aparatur di wilayah akan memonitor secara berkala pusat belanjaan ataupun pasar tradisional.

Apabila terjadi penumpukan pengunjung maka akan dilakukan penutupan sementara, baik itu pintu masuk mal atau pasar maupun akses jalan menunju pusat belanja tersebut.

“Ini merupakan bagian daripada upaya untuk menekan mobiltas. Kami menghimbau warga Kota Bogor memanfaatkan pusat perbelanjaan terdekat dari lokasi tempat tinggal. Jadi tidak semua harus di pusat kota, karena itu resiko terpapar lebih tinggi,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini