Ramah Lingkungan, Dua Juta Kendaraan Listrik Bakal Mengaspal di Tanah Air

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Infrastruktur dan ketersediaan energi untuk kendaraan listrik sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Bahkan, kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan akan ada 2 juta unit kendaraan listrik di 2023.

Direktur Jendral Ketenagalistrikan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan, penggunaan kendaraan listrik bagi operasional pemerintah ini sekaligus dilakukan untuk menjaga lingkungan.

“Selain mengeluarkan kebijakan, penggunaan kendaraan listrik juga sebagai kendaran operasional di Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah. Dan kami juga launcing untuk mensinergikan pelaksanaan percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Bebas Baterai (KBLBB) transportasi darat,” ujarnya mengutip program IDX Channel, Jumat 29 Januari 2021.

Bahkan pada tahun 2030, pemerintah juga menargetkan mampu mengurangi konsumsi BBM sebanyak 77 ribu barel per-hari dengan target dua juta unit motor beropreasi. Penguranan ini diharapkan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 7,2 juta ton karbondioksidan ekuivalen.

Rida memperkirakan hingga tahun 2025, total potensi penggunaan kendaraan listrik dari institusi kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, BUMN hingga swasta diperkirakan masing-masing bisa mencapai 19.220 unit untuk mobil listrik, 757.139 unit untuk motor listrik, dan 10.227 unit untuk bus.

Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong masyarkat hingga pihak swasata untuk mengembangkan kendaraan listrik ditanah air. Terlebih, lanjutnya, Indonesia disebut memiliki potensi besar bagi pengembangan kendaraan listrik. Saat ini, pemerintah telah memiliki 100 unit charging stasion di 72 lokasi yang tersebar di sejumlah tanah air.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini