 berserta jajaran Kabinet Indonesia Maju dan pejabat di tingkat pusat.){kind=link}
MATA INDONESIA, JAKARTA-Penyuntikan vaksin covid-19, Sinovac bakal dimulai Rabu pekan depan atau 13 Januari 2021. Vaksin pertama kali akan disuntikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) berserta jajaran Kabinet Indonesia Maju dan pejabat di tingkat pusat.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Lantai 3 Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Januari 2021.
Tak hanya itu, vaksinasi diharapkan dilanjutkan di daerah pada hari berikutnya secara serentak dengan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Menkes Budi berharap kepala daerah dapat turun serta untuk melihat proses vaksinasi yang dilakukan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Kemudian pada saat penyuntikan tenaga kesehatan, tolong kepala daerah, Bapak/Ibu Gubernur, turun untuk membangkitkan confidence ke masyarakat,” ujarnya.
Penyuntikan vaksin Covid-19, rencananya akan dilakukan perdana pada 13 Januari 2021, diikuti secara serentak di 34 provinsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap dengan diawali dengan tiga kelompok.
Mereka adalah kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus Asosiasi Pofesi Tenaga Kesehatan dan Key Leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.
“Arahan Bapak Presiden jelas akan dilakukan secara serentak, diawali di pusat, kemudian dilanjutkan di daerah, melibatkan tokoh masyarakat dan kalau ada tokoh kesehatan atau figur dokter yang berpengaruh, misalnya, untuk diikutsertakan,” ujar Budi.
Ia juga meminta kepala daerah untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mendapatkan prioritas program vaksinasi yang akan dibagi menjadi dua tahap.
“Bapak/Ibu Gubernur, kepala daerah, tolong persiapan, pilih orangnya, karena tanggal 14 – 15 kita akan mulai lakukan vaksinasi di daerah, terutama provinsi,” katanya.
Kepala daerah juga diminta untuk memastikan fasilitas kesehatan terdaftar dalam aplikasi P-care BPJS yang menampilkan pendataan dan input data fasilitas kesehatan “mampu vaksin” yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.