MATA INDONESIA, JAKARTA – Sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) percepat mengembangkan 10 kawasan metropolitan baru.
“Selain itu, mengoptimalkan pengembangan di kawasan sekitarnya seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis pariwisata nasional, dan sebagainya,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pidatonya yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti di Jakarta, Senin 16 November 2020.
Kesepuluh metropolitan baru tersebut antara lain Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Bandung, Surabaya, Semarang, dan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo).
Selain itu, Patungagung (Palembang, Betung, Indralaya, Kayuagung), Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala), Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), Mamminasta (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar), dan Manado.
Saat ini kesepuluh kota sudah menuju sebuah kota metropolitan. Pembangunan 10 kota metropolitan, khususnya di luar Pulau Jawa juga akan dihubungkan dengan kawasan ekonomi di sekelilingnya.
Kawasan itu seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), hingga Kawasan Strategis Pariwisata (KSP).
Harapannya kota-kota tersebut menjadi tumpuan elastisitas pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita Indonesia yang saat ini masih tergolong rendah di Asia. Sebab, setiap 1 persen dari urbanisasi hanya mampu memperbaiki PDB perkapita 3 persen.
Untuk membiayai pengembangan kota metropolitan ini pemerintah akan mendapatkan dana segar berupa pinjaman sebesar 49,6 juta dolar AS atau Rp 700 miliar untuk biaya awal penataan kota metropolis tersebut.
Program tersebut sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk lima tahun ke depan. Selain dari bank dunia, skema pembiayaan akan dicoba juga melalui obligasi daerah atau Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
