Puluhan Orang Australia Ditangkap Polisi Karena Tolak Lockdown

Baca Juga

MATA INDONESIA, MELBOURNE – Puluhan orang Australia ditangkap polisi karena melakukan protes anti-lockdown karena dinilai melanggar hak asasi manusia.

Unjuk rasa di sejumlah negara bagian itu terjadi di Melbourne dengan 300 orang, selain itu terjadi juga di Sydney, Brisbane, Adelaide, dan Perth.

Pada Jumat 4 September 2020, seperti dilaporkan BBC, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menegaskan tujuh dari delapan negara bagian sudah menyetujui pembukaan pembatasan internal pada Desember 2020 ini.

Sementara, polisi New South Wales pada Sabtu seperti dilaporkan 9news telah menangkap enam orang lagi peserta unjuk rasa “anti lockdown” di Sydney dan Teluk Byron.

Unjuk rasa yang terjadi sejak Jumat itu dilaporkan diikuti banyak peserta yang pada umumnya tidak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Banyak pengunjuk rasa tidak mengenakan masker serta tidak mempedulikan jaga jarak antar pengunjuk rasa.

Negara Bagian Victoria telah diisolasi selama enam minggu sejak Juli untuk mengekang wabah virus corona penyebab covid19 yang telah memicu gelombang kedua pandemi di Australia.

Pihak berwenang telah memberlakukan aturan tinggal di rumah dan jam malam di Melbourne, ibu kota negara bagian. Penguncian telah menutup banyak bisnis dan melarang pertemuan di seluruh negara bagian.

Victoria menyumbang 75 persen dari total infeksi Australia dan 90 persen dari semua kematian.

Negara bagian itu melaporkan 11 kematian pada hari Sabtu 5 September 2020 dan lebih dari 70 infeksi baru.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini