Pulihkan Sektor Ekonomi, Presiden Jokowi Serukan Proyek Infrastruktur Dipercepat

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengapreasi kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pasalnya, Kementerian PUPR telah memulai proses seleksi tender untuk pelaksanaan 2021.

Presiden Jokowi –demikian ia biasa disapa, mengatakan bahwa hingga 15 Januari 2021, Kementerian PUPR telah melelang 209 paket pekerjaan senilai 2,1 triliun Rupiah dan 982 paket pekerjaan senilai 12,5 Rupiah.

“Oleh karena itu, saya minta kepada Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) dilakukan percepatan sehingga di kuartal I semua paket sudah tender dan sudah tanda tangan kontraknya. Ini penting,” kata Presiden Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 15 Januari 2021.

Presiden Jokowi juga menyerukan aparat pemerintah untuk bekerja dengan cepat dalam membangun proyek infrastruktur agar sektor ekonomi Tanah Air dapat segera pulih atau rebound di kuartal I. Sebagaimana diketahui, Indonesia tengah dilanda krisis ekonomi dan kesehatan, yang salah satunya merupakan dampak dari pandemi virus corona.

“Kita berharap di Kuartal IV 2020 dan Kuartal I 2021 pertumbuhan ekonomi kita mengalami rebound. Sekali lagi kuncinya kecepatan dalam bekerja, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, saat masyarakat banyak kehilangan pekerjaan,” sambungnya.

“Auranya harus berbeda, harus berpindah ke channel extraordinary. Dengan bekerja lebih cepat, maka kita dapat memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi,” tuntas Presiden saat meresmikan Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

PSN Picu Konflik Agraria, Penguasa Kebal Hukum, Masyarakat Kena Imbasnya

Mata Indonesia, Yogyakarta - Pemilu 2024 menjadi simbol dari semakin melemahnya demokrasi di Indonesia. Ketidakhadiran koalisi yang berpijak pada kepentingan rakyat menandakan hilangnya orkestrasi politik yang mampu memperjuangkan kedaulatan rakyat. Suara rakyat kini seolah hanya menjadi bagian dari strategi politik zaken kabinet, yang membuat rakyat bingung akan nasib suara mereka.
- Advertisement -

Baca berita yang ini