MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Iran memutuskan memproduksi logam uranium untuk reaktor penelitian. Tiga kekuatan Eropa memperingatkan Teheran bahwa hal tersebut melanggar Pakta Nuklir Iran 2015 dan memiliki implikasi militer yang serius.
Pengawas nuklir PBB dan organisasi internasional yang berusaha mempromosikan penggunaan teknologi nuklir secara damai atau IAEA (International Autonomic Energy Agency) mengatakan bahwa Iran telah memulai pekerjaan tersebut, sekaligus pelanggaran terbaru dari perjanjiannya dengan enam negara besar.
Diketahui, Iran menandatangani larangan 15 tahun untuk memproduksi dan memperoleh logam plutonium atau uranim, bahan yang digunakan dalam inti bom nuklir. Perjanjian ini di bawah JPOA (Join Comprehensive Plan of Action) yang ditandatangani pada 2015 oleh Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris, Rusia, serta Cina.
“Kami mendesak Iran untuk mengakhiri kegiatan ini dan kembali ke kepatuhan penuh dengan komitmennya di bawah Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JPOA) tanpa penundaan, jika serius menjaga perjanjian ini,” kata Prancis, Inggris, dan Jerman dalam pernyataan bersama, melansir Reuters, Minggu, 17 Januari 2021.
Iran melakukan berbagai pelanggaran secara bertahap dalam dua bulan terakhir. Langkah tersebut merupakan respons atas pembunuhan ilmuwan nuklir topnya, Mohsen Fakhrizadeh pada November tahun lalu.
Selain itu, pelanggaran ini juga merupakan balasan akan sikap Paman Sam yang menarik diri dari Pakta Nuklir tahun 2018 dan sanksi keras ekonomi yang diterapkan untuk Teheran.
Tiga kekuatan yang tetap berada dalam Pakta Nuklir bersama Beijing dan Moskow mengaku prihatin dan produksi logam uranium Iran tidak memiliki kredibilas sipil, melainkan memiliki implikasi militer yang serius.
“Rencana produksi bahan bakar lanjutan, pertama kali diserahkan ke IAEA lebih dari dua tahun lalu, seperti yang dinyatakan dalam laporan terbaru IAEA. Sedangkan informasi lebih lanjut dikirim dalam beberapa tahap dan akhirnya informasi desain kuesioner telah dikirim ke IAEA,” demikian pernyataan yang dimuat media pemerintah Iran.
