Program MBG Jadi Proyek Gerakkan Ekonomi hingga Serap Tenaga Kerja

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mulai menunjukkan dampak signifikan terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru di berbagai daerah. Di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan peningkatan daya beli masyarakat, program ini tidak hanya berperan sebagai intervensi gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang menyentuh berbagai sektor, mulai dari pertanian, distribusi, hingga UMKM.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menegaskan bahwa program MBG membuka peluang kerja yang luas dan mengaktifkan kembali roda ekonomi desa.

“Program MBG bukan sekadar membagikan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menghidupkan rantai produksi dari hulu ke hilir. Ketika petani, pelaku UMKM, dan jaringan distribusi lokal terlibat, otomatis serapan tenaga kerja ikut meningkat,” ujar Sudaryono.

Ia menambahkan, pemerintah memastikan bahwa program ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi menciptakan aktivitas ekonomi berkelanjutan.

Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI), Tunjung Budi Utomo, juga menyampaikan apresiasinya terhadap program ini. Menurutnya, MBG menjadi penggerak ekonomi rakyat karena melibatkan langsung pelaku lokal dalam proses penyediaan bahan pangan.

“Ketika program seperti MBG dijalankan dengan melibatkan petani lokal, dampaknya terasa langsung. Bukan hanya distribusinya yang berjalan, tetapi produksi di tingkat petani ikut menggeliat. Ini bukti bahwa program pemerintah bisa benar-benar menyentuh sektor nyata,” tegas Tunjung.

Ia menilai, keberpihakan pemerintah kepada pelaku pangan lokal semakin terlihat nyata melalui skema kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dukungan juga datang dari Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Rahma Dewi Auliyasari. Ia menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mendongkrak kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru yang produktif.

“Melalui MBG, kita melihat munculnya peluang ekonomi baru. Distribusi makanan bergizi membuka ruang usaha bagi UMKM katering lokal, penyedia bahan baku, hingga jasa logistik mikro. Ini yang membuat program ini memiliki efek ganda, yaitu peningkatan gizi dan peningkatan ekonomi,” kata Rahma.

Sejumlah laporan media terbaru mencatat bahwa implementasi MBG di lapangan telah menggerakkan pasar tradisional, memicu permintaan bahan baku pertanian, dan menciptakan peluang usaha baru bagi perempuan dan pemuda desa. Banyak kelompok usaha kecil mulai membentuk unit produksi makanan sehat untuk memenuhi kebutuhan distribusi MBG, yang pada akhirnya menambah penghasilan keluarga dan menciptakan lapangan kerja baru.

Program MBG menjadi bukti nyata bahwa kebijakan yang dirancang pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung. Melalui skema kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, program ini tidak hanya hadir sebagai bantuan pemenuhan gizi, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini menciptakan siklus produksi dan distribusi yang menguntungkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga penyedia jasa logistik lokal, sehingga manfaat program terasa luas dan berkelanjutan.

Dengan berbagai capaian tersebut, program MBG layak disebut sebagai proyek strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada kesehatan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Pemerintah menunjukkan komitmennya bahwa setiap kebijakan harus memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Melalui semangat gotong royong dan kebijakan yang tepat sasaran, Indonesia terus bergerak menuju masa depan yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini