MATA INDONESIA, JAKARTA-Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi covid-19. Salah satunya dengan kegiatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang kali ini difokuskan di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
“Pemerintah berharap dalam penanganan pemulihan ekonomi ini KUR bisa terus didorong. Apalagi Provinsi Sulawesi Tengah potensi hortikulturanya luar biasa,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan dukungan KUR kepada UMKM merupakan upaya pemerintah yang seimbang antara penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Saat ini KUR bunganya disubsidi tiga persen sampai akhir tahun ini dan kami sedang bicara dengan OJK agar restrukturisasi ini bisa dilanjutkan. Jadi perbankan diharapkan dapat lebih mendorong usaha kecil, menengah dan mikro,” ujarnya.
Sesuai dengan arahan Presiden, lanjutnya, jumlah kredit yang disalurkan untuk UMKM harus naik menjadi 30 persen tahun 2024 yang artinya dari total kredit, 30 persen adalah UMKM.
Sektor pertanian merupakan salah satu andalan bagi perekonomian di Sulawesi Tengah, sejalan dengan penyaluran KUR pertanian yang Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 mencapai Rp 36,05 miliar yang disalurkan kepada 1.662 debitur.
Tiga daerah tertinggi yang menerima penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Buol Rp16,1 miliar, Kabupaten Parigi Moutong Rp4,01 miliar dan Kabupaten Banggai Rp3,06 miliar.
Realisasi KUR di Provinsi Sulawesi Tengah sejak Januari hingga 23 Agustus 2021 telah mencapai Rp1,96 triliun kepada 51.539 debitur.
Porsi penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2021 per sektor terbesar disalurkan pada sektor perdagangan 41,92 persen dan disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebanyak 39,67 persen, dan jasa-jasa 10,49 persen.
Selama masa pandemi, pemerintah telah mengeluarkan relaksasi kebijakan KUR antara lain, peningkatan KUR tanpa agunan tambahan dari 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah, tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6 persen pada tahun 2020 dan 3 persen pada tahun 2021, penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR serta relaksasi persyaratan administrasi.
Sesuai dengan kebijakan prioritas KUR tahun 2021, pelaksanaan KUR digunakan untuk mendukung korporatisasi petani dan nelayan, serta disalurkan kepada kelompok/klaster dengan skema KUR Khusus.
