Program Food Estate, Petani di Kalteng Panen 6,4 Ton Padi per Hektare

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Pengembangan Food Estate (FE) di Kalimantan Tengah berada di area seluas 30 ribu hectare dan berlokasi di kabupaten Pulang Pisau (10 ribu hectare) dan Kapuas (20 ribu hectare).

Kementerian Pertanian, dinas pertanian daerah dan petani saling bahu-membahu mewujudkan program Presiden RI, Joko Widodo tersebut. Komoditas yang dikembangkan meliputi aneka tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, serta perikanan.

Daerah yang digadang-gadang menjadi lumbung pangan nasional ini mengombinasikan antara sawah yang ditaman padi, kemudian di pinggirnya ditanam jeruk, bawang merah, dan kelapa.

Kini, para petani yang berada di wilayah Food Estate, Kalimantan Tengah pun tengah bersiap melakukan panen. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah, Syamsudin mengungkapkan bahwa rata-rata hasil panen akan mendapatka 4 hingga 6 top per hectare.

“Kami sudah melihat kondisi lahan dan pertanaman, dan siap dilakukan panen pada minggu pertama Februari sekitar 200-250 hektare,” kaya Syamsuddin di Jakarta, Minggu, 31 Januari 2021.

“Kami akan terus mengawal dan memberikan pendampingan sesuai rekomendasi tim, seperti perlakuan lahan, cara tanam dan budidaya sehingga hasil dari pertanaman dapat optimal,” lanjutnya.

Secara terpisah, Kepala Balitbangtan, Fadjry Djufry mengatakan, sejak awal dimulainya program Food Estate, Balitbangtan telah menerjunkan tim terbaiknya dalam melakukan pengkajian, memberikan rekomendasi, serta melakukan pendampingan, baik kepada pemerintah daerah setempat ataupun langsung kepada para petani.

“Food Estate adalah program super prioritas, di sini kami juga telah membangun center of excellent yaitu model ideal food estate yang sesuai dengan kondisi petani serta peluang industri. Lokasi tersebut yang akan menjadi pusat percontohan bagi kawasan di sekitarnya,” tutur Fadjry.

Sebagai catatan, Balitbangtan telah menerapkan teknologi budidaya Rawa Intensif, Super dan Aktual (RAISA) yang dapat mendukung produksi padi, meski pada lahan dengan kandungan zat besi dan natrium yang tinggi.

“Dengan aplikasi teknologi ini akan dapat meningkatkan produktivitas padi serta diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dari IP 100 menjadi IP 200 atau bahkan IP 300 dalam setahun,” sambung Fadjry.

Sejumlah petani bahkan telah melakukan panen dengan hasil yang terbilang memuaskan. Salah satu contohnya adalah Taufik, petani padi. Taufik merupakan petani di Desa Belanti Siam yang memperoleh hasil sekitar 6,4 ton padi per hectare pada panennya kali ini.

“Varietas yang kami tanam inpari 42 dan Alhamdulillah hasilnya meningkat daripada kemarin. Hasil panen ini juga siap kami gunakan sebagai benih,” kata Taufik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini