Program Bedah Rumah Tingkatkan Perekonomian Warga Pandeglang

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah membantu peningkatan kesehatan dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa program BSPS dengan metode padat karya tunai (PKT) bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

Menurutnya, program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah.

“Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri Basuki di Jakarta, Senin 22 November 2021.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan program BSPS pada dasarnya merupakan stimulan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rumah rendah yang rumahnya tidak layak huni.

“Dengan dana BSPS tersebut mereka diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni,” katanya.

Program bedah rumah di Kabupaten Pandeglang Banten mampu mewujudkan hunian layak, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat di masa pandemi covid-19.

Berdasarkan data Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa I, pada 2021 Kabupaten Pandeglang mendapat alokasi BSPS sebanyak 110 unit yang tersebar di beberapa kecamatan yakni Sukaresmi 10 unit, Sobang 20 unit, Saketi 50 unit, Karangtanjung 15 unit, dan Cadasari 15 unit.

Setiap unit rumah penerima BSPS mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta dalam bentuk bahan material bangunan senilai Rp17,5 juta dan upah tukang Rp2,5 juta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini