MATA INDONESIA, JAKARTA-Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sekaligus ekonom Bhima Yudhistira mengatakan, momen presidensi G20 perlu dioptimalkan agar posisi Indonesia dalam kerja sama perdagangan dan investasi bisa lebih memiliki daya tarik.
“Begitu juga dengan perencanaan kebijakan global pasca pandemi, Indonesia harusnya sudah siapkan beberapa proposal terobosan,” katanya.
Konteksnya kan pasca pandemi reda banyak negara yang ingin melakukan perombakan ulang mekanisme fiskal dan moneter. Misalnya soal dampak normalisasi kebijakan moneter di negara maju, jangan sampai menimbulkan gejolak besar seperti taper tantrum pada 2013.
Bhima juga menyebutkan, bahwa pada KTT G20, Indonesia bisa memberikan rekomendasi yang taktis agar efek normalisasi tidak merugikan ekonomi negara berkembang.
“Model stimulus yang diharapkan tidak mengarah pada austerity plan atau penghentian bantuan sosial secara drastis, karena banyak sektor usaha dan masyarakat yang masih perlu dibantu,” katanya.
Bhima melanjutkan bahwa beberapa isu strategis juga sejalan dengan komitmen G20 seperti pengembangan investasi energi terbarukan, pengentasan kemiskinan, dan agenda peningkatan digitalisasi.
“Besar harapan dari main event maupun side event muncul ide besar bagi kerja sama perdagangan dengan basis digital yang adil antar negara G20,” ujar Bhima.
Sejauh ini dalam G20, menurut Bhima, topik yang menguat adalah adanya pola perdagangan antar negara yang tidak adil, misalnya keberadaan e-commerce justru membuat banjir impor atau eksploitasi berlebihan terhadap pekerja kurir.
“Isu itu perlu diangkat dan indonesia sebagai presidensi G20, jadi tidak hanya sekedar tuan rumah tapi perlu siapkan proposal yang solid,” katanya.
