Presiden Ukraina Tak Lagi Berambisi Gabung NATO, Nyerah?

Baca Juga

MATA INDONESIA, KIEV – Presiden Ukraina, Volodymy Zelenskyy mulai melunak. Ia tampaknya taklagi berambisi untuk bergabung dengan NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara.

Sebagaimana diketahui, desakan Presiden Zelenskyy menjadi anggota NATO menjadi masalah sensitif dan merupakan salah satu alasan Rusia menginvasi Ukraina – negara bekas bagian Uni Soviet itu.

Presiden Zelenskyy juga mengatakan bahwa ia terbuka untuk berkompromi pada status dua wilayah pro-Rusia yang memisahkan diri – yakni Republik Rakyat Lugansk (LPR) dan Republik Rakyat Donetsk (DPR) yang diakui Presiden Vladimir Putin sebagai negara independen.

“Saya telah tenang mengenai pertanyaan ini sejak lama setelah kami memahami bahwa … NATO tidak siap untuk menerima Ukraina. Aliansi takut akan hal-hal kontroversial, dan konfrontasi dengan Rusia,” kata Zelensky dalam sebuah wawancara, melansir France24, Rabu, 9 Maret 2022.

Mengacu pada keanggotaan NATO, seorang penerjemah Zelenskyy mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi presiden dari negara yang memohon sesuatu dengan berlutut.

Sementara Rusia bersikeras menolak Ukraina bergabung dengan NATO, aliansi transatlantik yang dibuat pada awal Perang Dingin untuk melindungi Eropa dari Uni Soviet.

Dalam beberapa tahun terakhir NATO telah berkembang lebih jauh ke timur – ke negara-negara bekas blok Soviet, sebuah langkah yang membuat marah Kremlin. Rusia melihat perluasan NATO sebagai ancaman.

“Saya berbicara tentang jaminan keamanan. Ini adalah ultimatum lain dan kami tidak siap untuk ultimatum. Yang perlu dilakukan adalah Presiden Putin mulai berbicara, memulai dialog daripada hidup dalam gelembung informasi tanpa oksigen,” tutupnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Anggaran Pendidikan Naik, Bukan Turun: Meluruskan Isu MBG dan APBN 2026

Oleh : Dr. Ahmad Budidarma, S.Kom, MM Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemdikdasmen Belakangan ini, ruang publik diramaikan oleh narasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah “menggerus” anggaran pendidikan. Isu tersebut menyebar luas di media sosialdan sebagian ruang diskusi publik, memunculkan kekhawatiran bahwa komitmen negara terhadap sektor pendidikan tengah mengalami penurunan. Kekhawatiran ini tentu dapatdipahami. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa; setiap perubahan alokasi anggaranselalu sensitif dan mudah memicu respons emosional. Namun, bila kita merujuk pada dokumen resmi pemerintah dalam Rancangan APBN 2026 serta penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, fakta yang muncul justru sebaliknya: anggaran pendidikan tahun 2026 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah tetap menjaga amanat konstitusi untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja negara untuk fungsi pendidikan. Artinya, secara normatif dan fiskal, komitmen tersebut tetap terpelihara. Kenaikan ini juga tercermin pada pagu anggaran Kementerian Pendidikan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini