MINEWS, JAKARTA-Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan membuat Indonesia mengalami darurat asap. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para pejabat untuk segera menangani karhutla yang membuat udara menjadi tidak sehat.
Jokowi sudah memberikan perintah kepada Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya, Kepala BNPB Doni Monardo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati terkait masalah karhutla ini.
Panglima TNI Marsekal Hadi mengatakan sudah melakukan teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau Hujan Buatan di wilayah yang terkena karhutla. Hasilnya, hujan terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
Selain itu, Panglima TNI juga akan mengirim tambahan pesawat CN-295 dan Hercules untuk membuat hujan buatan dengan skala lebih besar.
“Kita tambah pesawat untuk menebar garam langsung 3,5 ton sekaligus dengan pesawat CN,” katanya.
Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan meminta kepada seluruh elemen, khususnya pada pejabat-pejabat daerah mulai dari bupati-walikota, camat, lurah, hingga RT-RW juga turut membantu untuk bersinergi melakukan upaya pengendalian karhutla.
“Kita tidak ingin kehabisan tenaga, energi, uang, biaya dan sebagainya hanya karena penanganan belum optimal. Kami siap membayar rakyat untuk menjadi satgas, daripada rakyat dibayar untuk membakar lahan,” katanya.
Doni menyinggung pejabat daerah yang kurang peduli akan lingkungan wilayahnya. Dia mengatakan ada unsur beberapa pejabat daerah kerap absen saat rapat.
Doni mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, dan Polri terus berkoordinasi untuk mengupayakan pemadaman titik api. Dia menjelaskan penyebab meningkatnya titik api di sejumlah wilayah adalah curah hujan yang minim.
Jumlah lahan gambut yang terbakar di Kalimantan sangat besar. Mencapai lebih dari 80 ribu (hektare). Sampai tanggal 31 Agustus 2018, mencapai 238.000 ha. Lahan gambut terluas yang terbakar di Riau, mencapai 40 ribu ha.