Presiden Biden Deklarasikan Persatuan dengan Negara Eropa Lawan Rusia

Baca Juga

MATA INDONESIA, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengatakan bahwa ia dan para pemimpin Eropa sepakat untuk membahas strategi dalam menanggapi pembangunan militer Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina.

“Saya mengadakan pertemuan yang sangat, sangat, sangat baik. Kebulatan suara total dengan semua pemimpin Eropa. Kami akan membicarakannya nanti,” kata Presiden Joe Biden, melansir The Hill, Selasa, 25 Januari 2022.

Presiden Biden mengadakan pertemuan selama 80 menit dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Presiden Prancis Emmanuel Macron, PM Inggris Boris Johnson, Kanselir Jerman Olaf Scholz, PM Italia Mario Draghi, Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, serta Presiden Polandia Andrzej Duda.

Dalam panggilan tersebut, para pemimpin negara itu membahas sikap agresif Rusia terhadap Ukraina. Sebagaimana diketahui, Rusia menempatkan ratusan ribu tentara di perbatasan dekat dengan Ukraina.

“Para pemimpin menegaskan kembali keprihatinan mereka tentang pembangunan militer Rusia di perbatasan Ukraina dan menyatakan dukungan mereka untuk kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina,” demikian pernyataan Gedung Putih.

“Para pemimpin menggarisbawahi keinginan bersama mereka untuk resolusi diplomatik terhadap ketegangan saat ini dan meninjau keterlibatan baru-baru ini dengan Rusia dalam berbagai format,” sambungnya.

Gedung Putih menambahkan, para pemimpin juga membahas upaya bersama mencegah agresi Rusia lebih lanjut terhadap Ukraina, termasuk persiapan untuk memberlakukan konsekuensi besar dan biaya ekonomi yang parah.

Para pejabat pertahanan AS mengatakan bahwa Pentagon sedang mempersiapkan hingga 8.500 tentara AS yang berpotensi dikerahkan ke Eropa Timur sebagai tanggapan atas ancaman invasi Rusia karena Kremlin telah mengumpulkan sekitar 100.000 tentara di dekat perbatasannya dengan Ukraina.

Sekretaris pers Pentagon, John Kirby mengatakan, belum ada keputusan yang dibuat untuk mengerahkan pasukan AS dan tidak ada niat untuk mengirim pasukan ke Ukraina. Ia mengatakan peringatan yang ditingkatkan adalah tentang menyiapkan pasukan dan meyakinkan sekutu NATO.

Biden dan pejabat tinggi Gedung Putih telah berulang kali memperingatkan konsekuensi ekonomi yang parah jika Presiden Rusia Vladimir Putin benar-benar menginvasi Ukraina.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini