MATA INDONESIA, PARIS – Kontraktor pertahanan Prancis akan tetap menagih Australia setelah kesepakatan bernilai miliaran USD dibatalkan. Sebagaimana diketahui, Australia akhirnya membuat aliansi keamanan dengan Amerika Serikat (AS) dan Inggris.
CEO Naval Group, Pierre Eric Pommellet mengatakan kepada surat kabar Prancis Le Figaro bahwa perusahaannya akan mengirimkan tagihan dalam beberapa pekan, menurut Agence France-Presse.
Pommellet mengatakan kontrak dihentikan karena kenyamanan untuk menggunakan istilah hukum yang sebenarnya berarti bahwa perusahaan tidak bersalah. Pihak perusahaan, katanya, sedang mempersiapkan analisis terperinci untuk biaya yang telah dikeluarkan.
“Ini adalah kasus yang direncanakan dalam kontrak dan kami sedang menganalisis biaya yang telah dikeluarkan, terkait dengan demobilisasi infrastruktur dan TI serta pemindahan karyawan. Kami akan menuntut hak kami,” tutur Pommellet, melansir The Hill.
Prancis murka terhadap kemitraan keamanan trilateral baru, AUKUS, yang bertujuan untuk mengirimkan kapal selam bertenaga nuklir ke Australia. Diketahui, perjanjian kapal selam baru membatalkan kesepakatan sebelumnya antara Australia dan Prancis senilai 66 miliar USD untuk 12 kapal selam diesel-listrik konvensional.
Setelah hubungan kedua negara sempat memanas menyusul kisruh pakta pertahanan AUKUS dan kapal selam bertenaga nuklir Australia, Presiden AS, Joe Biden dan Presiden Emmanuel Macron sepakat bertemu bulan depan.
Kementerian pertahanan Prancis mengatakan bahwa Naval Group – yang mayoritas dimiliki oleh Prancis, telah menyelesaikan sekitar 1,1 miliar USD pekerjaan di kapal selam tetapi tidak mengalami kerugian, menurut AFP.
Pommellet mengatakan kepada Le Figaro bahwa perusahaan tidak diberitahu sebelum kesepakatan kapal selam AUKUS diumumkan, menurut The Washington Post.
“Kami shock. Keputusan ini diumumkan kepada kami tanpa pemberitahuan apa pun. Sangat sedikit perusahaan yang mengalami skenario (brutal) seperti itu,” kata Pommellet.
