Prabowo Tepati Janji Politik, Program MBG hingga Kopdes Dongkrak Kepercayaan Publik

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah membuktikan komitmennya kepada rakyat. Setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan masif, dua program unggulan lainnya, Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) juga telah diluncurkan. Ketiganya diyakini akan semakin memperkuat posisi dan popularitas Prabowo di mata publik.

Menurut data terbaru Badan Gizi Nasional (BGN), hingga awal Juli 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai hampir 7 juta jiwa.

“Itu sudah melebihi jumlah penduduk Singapura,” ungkap Staf Khusus BGN, Redy Hendra Gunawan.

Peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga terus berlangsung. Saat ini, terdapat 1.873 unit SPPG aktif, dan ditargetkan mencapai 2.200 dalam sepekan ke depan. Dengan bertambahnya SPPG, jangkauan program MBG pun akan semakin meluas, memastikan lebih banyak anak-anak Indonesia menerima asupan gizi yang layak.

Dua program pro-rakyat baru pun diimplementasikan. Sekolah Rakyat, yang resmi dimulai Senin (14/7), merupakan inisiatif pendidikan gratis di bawah naungan Kementerian Sosial, ditujukan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo pada 19 Juli 2025.

Menurut Menteri Koperasi Budi Arie, lebih dari 80.000 unit Kopdes telah terbentuk melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), dan ditargetkan seluruhnya aktif beroperasi pada Oktober mendatang.

Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai realisasi ketiga program ini menjadi faktor kunci meningkatnya kepercayaan publik terhadap Presiden.

“Popularitas Prabowo sudah di puncak. Kini persepsi terhadap kepemimpinannya juga makin kuat. Elektabilitas naik, pamor makin bersinar,” ujarnya.

Fernando menegaskan, MBG, Sekolah Rakyat, Kopdes Merah Putih, hingga program mendatang seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), menunjukkan bahwa Prabowo bukan sekadar menebar janji, tetapi benar-benar mewujudkannya.

“MBG menjamin gizi anak-anak, mengatasi stunting, dan meningkatkan kualitas SDM. Sekolah Rakyat menutup celah kesenjangan pendidikan, sementara Kopdes menjadi solusi konkrit untuk memberdayakan ekonomi desa dan melawan jeratan rentenir serta pinjaman online,” jelasnya.

Menurut Fernando, jika pelaksanaan program tepat sasaran, maka masyarakat akan merasakan manfaat langsung dalam aspek pangan, pendidikan, hingga ekonomi.

“Bila ini terus konsisten, bukan hanya Prabowo yang dicintai, tapi juga partai-partai pendukungnya, terutama Gerindra,” tambahnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICRC, Hadi Suprapto mengingatkan agar seluruh menteri berjalan seirama dengan visi presiden.

“Citra positif Presiden harus dijaga oleh kinerja para pembantunya di kabinet,” tegasnya.

Politikus Gerindra, Sudarto, menegaskan bahwa seluruh program ini bukan semata strategi politik, melainkan bagian dari visi besar membangun bangsa. Ia menyebut ide-ide tersebut telah lama diperjuangkan Prabowo jauh sebelum menjabat presiden, bahkan tertuang dalam buku dan gagasannya selama ini.

“Pak Prabowo mulai merealisasikan janji-janji kampanye satu per satu. Masyarakat kecil mulai merasakan langsung manfaatnya,” pungkas Sudarto.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini