MATA INDONESIA, JAKARTA – Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) meminta Presiden Joko Widodo melanjutkan moratorium sawit, yakni memperpanjang Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 mengenai evaluasi izin dan peningkatan produktivitas atau moratorium sawit.
Ketua Umum POPSI, Pahala Sibuea mengungkapkan bahwa total luasan perkebunan sawit Indonesia saat ini mencapai 16,38 juta hektar. Sementara produksi crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah Indonesia setiap tahunnya mengalami over stock di kisaran 4,5 hingga 5 juta ton per tahun.
“Untuk itu moratorium sawit harus dilanjutkan, untuk mengerem pembukaan lahan baru perkebunan sawit. Pemerintah diharapkan fokus pada peningkatan produktivitas petani sawit, salah satunya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang sudah tepat,” tutur Pahala dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 Juni 2021.
Dengan begitu, para petani sawit ditaksir dapat memiliki produktivitas 20 – 25 ton/ tandan buah segar (TBS) per tahun. Padahal sebelumnya, produktivitas petani sawit hanya di angka 10 sampai 15 ton per tahun.
“Dengan program PSR dan bila tidak ada moratorium sawit, maka akan terjadi boom lompatan produksi CPO yg akan menambah over stock di tahun 2023 nanti, mungkin menjadi dua kali lipat dari over stock setiap tahunnya” sambungnya.
Selain meminta pemerintah untuk memperpanjang Inpres No 8 tahun 2018 tentang moratorium, POPSI juga berharap pemerintah akan mempertegas sejumlah hal dalam melanjutkan moratorium sawit, beberapa di antaranya adalah bersama-sama menghentikan deforestasi dan mengoptimalkan kerja sama dengan petani swadaya melalui peningkatkan produktivitas petani dan pembelian langsung ke petani.
Selanjutnya adalah menangani rendahnya harga jual dengan meniadakan tariff ekonomi tinggi di lapangan dan menjadikan petani swadaya menjadi salah satu sumber pasukan program pemerintah seperti B30 secara transparan dan berkelanjutan.
Ketiga, membantu petani melakukan pemetaan, revitalisasi kelembagaan, dan legalisasi lahan. Keempat, kejelasan dan kepastian data, kelembagaan dan legalitas akan memudahkan petani mengakses pendanaan, dari lembaga keuangan maupun BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit).
 meminta Presiden Joko Widodo melanjutkan moratorium sawit.){kind=link}