Ponpes Rizieq Shihab di Megamendung Bakal Kena Gusur Pemerintah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pondok Pesantren Argokultural Markaz Syariah milik Rizieq Shihab di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, terancam digusur oleh Pemerintah dalam hal ini PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII).

Melalui surat somasi yang dilayangkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dan ditujukan pada pimpinan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah.

Surat tersebut berisi permasalahan penguasaan fisik tanah hak guna usaha (HGU) milik PTPN VIII di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor oleh Markaz Syariah sejak 2013 tanpa izin.

Sekretaris Perusahaan PTPN VIII, Naning DT mengatakan surat itu memang disampaikan PTPN VIII terhadap seluruh okupan di wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor. Termasuk Markaz Syariah.

“Dengan ini kami sampaikan bahwa PTPN VIII telah pembuatan Surat Somasi kepada seluruh Okupan di Wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor, dan Markaz Syariah milik pimpinan Front Pembela Islam (FPI) memang benar ada di areal sah milik kami,” ujar Naning mengutip Republika.

Dalam surat yang dimaksud Naning, PTPN VIII menyebut hal yang dilakukan pihak Markaz Syariah merupakan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak, larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 385 KUHP, Perpu No. 51 Tahun 1960 dan atau Pasal 480 KUHP.

Menanggapi somasi itu, Rizieq mengatakan pemerintah boleh mengambil lagi tanah kapan saja. Karena ia sadar bahwa lahan tersebut adalah milik negara.

“Jadi kalau negara membutuhkan tanah ini, sekali lagi silakan ambil kapan saja. 24 jam. Saya serahkan lahan ini ke negara. Serahkan semua bangunan yang ada ke negara,” ujar Rizieq dalam video YouTube frontTV yang diunggah Rabu 23 Desember 2020.

Meski begitu, Rizieq memiliki syarat. Pemerintah harus memberikan ganti rugi kepada warga yang memiliki lahan tersebut.

Tapi kita berhitung dulu, hitung-hitungan dulu. Harus ada ganti rugi. Karena ganti rugi tersebut akan kita bangun pesantren di tempat lain. Tapi kalau mau main usir, saya tanya diam atau lawan?

Habib Rizieq mengatakan warga di sekitar kemudian menggarap lahan itu untuk bertani. Lebih lanjut Habib Rizieq menilai menurut UU Agraria disebutkan suatu lahan kosong atau telantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat sekitar berhak buat sertifikat.

“Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun, tapi masyarakat berhak tidak? Bukan ambil tanah negara, saudara. Itu satu,” ujar dia.

Dalam video itu, Habib Rizieq mengaku lahan ponpes tersebut bersertifikat HGU PTPN VIII.

“Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat. Tidak pernah lagi ditangani lagi oleh PTPN, catat itu baik-baik. Poin pertama sertifikat HGU tanah ini milik PTPN, HGU bukan hak milik, hak guna usaha, bukan hak milik,” ujar Rizieq.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transformasi Ekonomi Indonesia: Swasembada Pangan dan Energi Jadi Prioritas Strategis

Di tengah kompleksitas situasi geopolitik dunia yang terus berkembang, Indonesia memposisikan program kemandirian pangan dan energi sebagai prioritas strategisnasional. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memperkuat sektor pertanian dan energi terbarukan, sebagai bagian dari transformasi ekonomi menuju kemandirian dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Transformasi ekonomi Indonesia melalui program swasembada pangan dan energimerupakan wujud nyata dari cita-cita kemandirian bangsa yang telah lama didambakansejak era kemerdekaan. Program strategis ini tidak hanya bertujuan mengurangiketergantungan impor, tetapi juga menghidupkan kembali semangat berdikari yang menjadi fondasi kedaulatan nasional Indonesia.  Dalam konteks kemandirian bangsa, swasembada pangan dan energi menjadi pilar utama yang menentukan kemampuan Indonesia untuk berdiri tegak di tengah dinamikaglobal yang penuh ketidakpastian.  Swasembada bukan tujuan jangka pendek, tetapi fondasi kemandirian nasional. Pemerintah terus membangun visi jangka panjang yang mencakup ketahanan logistik, kedaulatan ekonomi, dan stabilitas nasional. Perspektif ini menegaskan bahwa program swasembada harus dipahami sebagai investasi strategis untuk generasi mendatang. Peter Abdullah, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, memberikan perspektif mendalam mengenai pentingnya transformasi struktural ini bagimasa depan bangsa Indonesia. Menurut Peter Abdullah, upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian bangsamelalui swasembada pangan dan energi merupakan langkah strategis dalammemperkuat ketahanan nasional, baik dalam situasi damai maupun krisis global. Pandangan ini menegaskan bahwa program swasembada bukan sekadar target produksi, melainkan investasi jangka panjang untuk stabilitas negara.  Ketahanan pangan dan energi bukan semata isu ekonomi, melainkan bagian daripertahanan negara. Dalam konteks ini, pemerintah mendorong penguatan sektordomestik agar Indonesia tidak bergantung pada impor dalam kondisi darurat. Strategi ini menjadi semakin relevan mengingat berbagai gejolak geopolitik yang kerapmempengaruhi rantai pasokan global. Peter Abdullah melihat upaya ini sebagaimomentum penting untuk mengubah paradigma pembangunan yang selama ini terlalubergantung pada sektor ekstraktif dan impor. Fokus pada transformasi ekonomi ini tidak hanya bertujuan mencapai swasembada, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih resilient dan inklusif. Denganmemperkuat fondasi domestik, Indonesia diharapkan dapat mengurangi kerentananterhadap fluktuasi harga komoditas global dan shock ekonomi eksternal. Peningkatan produktivitas menjadi fokus utama dalam roadmap swasembada nasional. Pemerintah mulai membenahi sistem insentif agar petani memperoleh keuntungan yang layak, sekaligus menarik generasi muda kembali ke sektor pertanian. Langkah inidipandang krusial mengingat tantangan regenerasi yang dihadapi sektor pertanianIndonesia. Pemerintah mengedepankan keseimbangan antara harga yang terjangkau bagikonsumen dan pendapatan yang memadai bagi petani. Strategi ini diharapkan dapatmeningkatkan daya beli masyarakat perdesaan dan mendorong pertumbuhan ekonominasional yang lebih merata. Dukungan terhadap komoditas unggulan seperti beras terus diperkuat dalam program swasembada nasional. Pemerintah melihat potensi besar untuk mencapai swasembada, mengingat kapasitas panen Indonesia yang lebih tinggi dibanding negara-negara maju. Optimisme ini didukung oleh kondisi geografis dan iklim Indonesia yang...
- Advertisement -

Baca berita yang ini