Polri Serahkan Dokumen Pemecatan Ferdy Sambo

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Jumat 23 September 2022, Polri menyerahkan dokumen petikan putusan sanksi pemecatan atau Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap Ferdy Sambo selaku mantan Kadiv Propam terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J.

“Hasil komunikasi Karo Prof bahwa petikan putusan PTDH FS hari ini sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang bersangkutan hari ini sudah menerima petikan hasil sidang etik dan banding yang digelar beberapa waktu lalu,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Dedi menerangkan, untuk proses administrasi PTDH Ferdy Sambo sendiri dari Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri sudah diserahkan ke Asisten Sumber Daya Manusia (AsSDM) Polri.

“Artinya SDM juga on proses. Prosesnya teman-teman biar nggak selalu nanyakan apakah sampai ke Presiden, nggak. Prosesnya cukup dari SDM, ke Pak Kapolri, ke Sekmil. Tanda tangan pengesahan tanda tangan Sekmil saja, untuk surat keputusannya diserahkan ke SDM, SDM nanti menyerahkan ke yang bersangkutan,” jelas dia.

Dia juga menegaskan, proses administrasi tersebut tidak akan merubah subtansi dari hasil putusan sidang kode etik, yakni PTDH alias pemecatan Ferdy Sambo.

“Nggak ada kaitannya dengan Pak Presiden. Subtansinya tidak akan diubah, tetep PTDH. (Surat langsung diserahkan) Ke FS . Setelah diterima nanti ada tanda terimanya, bukti ke Wabprof Propam. Sudah cukup dengan pemberian surat tersebut (tidak ada seremonial), substansi PTDH sangat clear,” kata Dedi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Akselerasi Pembangunan Papua untuk Keadilan yang Merata

Oleh: Andreas Wakerkwa)*Upaya akselerasi pembangunan di Papua terus menjadi prioritas strategispemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), pembangunan di wilayah Papua tidak lagi dipandang semata sebagai proyek infrastruktur, melainkansebagai langkah komprehensif yang bertujuan menciptakan kesejahteraan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan masyarakatsebagai pusat pembangunan, sehingga setiap kebijakan yang dijalankan diharapkanmampu menjawab kebutuhan riil masyarakat setempat.Ketua Lembaga Pengembangan Generasi Papua (Lempeng Papua), Pastor Catto Y. Mauri, S.Th., mengatakan bahwa PSN merupakan fondasi penting dalammendorong transformasi pembangunan di Papua. Ia memandang bahwapembangunan yang tengah berlangsung bukan sekadar pembangunan fisik sepertijalan, jembatan, atau fasilitas publik lainnya, melainkan bagian dari upaya besaruntuk membuka akses, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat daya saingmasyarakat Papua di berbagai sektor.Menurutnya, pembangunan yang inklusif harus melibatkan partisipasi aktif seluruhelemen masyarakat. Oleh karena itu, dukungan kolektif menjadi kunci keberhasilanimplementasi PSN di Papua. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat lokal diyakini mampu mempercepat tercapainya tujuanpembangunan yang berkeadilan. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanyamenjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki peran strategis dalammenentukan arah dan keberhasilan program.Lebih lanjut,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini