Polri Pastikan Kelompok Anti-Pancasila Tak Dapat Ruang dalam Pilkada 2020

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Polri memastikan kelompok-kelompom anti Pancasila tak akan mendapat ruang bergerak atau menunggangi Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit telah mengingatkan seluruh jajarannya agar mewaspadai gerak-gerik kelompok berbahaya tersebut. Pengawasan itu menjadi bagian dari pencegahan hal-hal yang tak diinginkan terjadi dalam pilkada.

“Saya ingatkan jangan biarkan kelompok tertentu yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila memanfaatkan momen pilkada,” ujar Listyo di Jakarta, Kamis 27 Februari 2020.

Ia mencontohkan, kelompok anti Pancasila pernah menunggangi kepentingan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu, para radikalis memunculkan isu SARA untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Isu penistaan agama yang menonjol di 2017, di Pilkada DKI. Kemudian dikelola, sehingga muncul gerakan 411, 212, dan seterusnya,” kata Listyo

Menurut Listyo, kelompok anti Pancasila pun turut berupaya mengambil kesempatan di 2018 yang merupakan momen jelang Pilpres 2019. Salah satunya dengan beragam penyebaran berita bohong alias hoaks.

“Di 2018 muncul black campaign, penggunan hoaks, muncul juga kelompok yang bergerak di medsos MCA. Penggunaan ini semakin marak, isu-isu yang digunakan terkait masalah asing, masalah China,” ujarnya.

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini