MATA INDONESIA, JAKARTA-Permasalahan penyimpangan anggaran otonomi khusus (otsus) Papua mulai terkuak. Polri mengungkap jumlah dugaan penyelewengan anggaran mencapai Rp1,8 triliun lebih.
Karo Analis Badan Intelijen Keamanan Polri Brigjen Achmad Kartiko menyampaikan, sudah Rp 93 triliun dana yang digelontorkan untuk Papua dan Rp 33 triliun untuk Papua Barat.
“Pertama temuan dari BPK bahwa terjadi pemborosan ketidakefektifan penggunaan anggaran,” ujar Kartiko di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 17 Februari 2021.
Menurut Kartiko, ada dugaan mark-up dalam pengadaan fasilitas tenaga kerja, tenaga listrik, dan tenaga surya. Kemudian juga pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp 9,67 miliar. “Ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp1,8 triliun,” katanya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masih belum optimal.
Hal itu terbukti dengan tidak semua masyarakat Papua merasakan dan bisa melihat implementasi dana otsus.
“Seluruh dana ini harusnya dirasakan oleh masyarakat Papua dan mereka harus bisa melihat berapa dana yang diperoleh dan untuk apa saja penggunaannya,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI secara virtual, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan, laporan penggunaan dana otsus masih belum lengkap dan tepat waktu. Bahkan pelaporannya belum memuat capaian output rill. Kalau pun terlaporkan program, namun penyerapan anggaran tidak berkaitan dengan peruntukkan dana otsus.
“Kalaupun ada itu dananya sudah diserap tapi penyerapan anggaran tidak berkaitan dengan output dari perbaikan kualitas dari kesejahteraan atau penurunan kesenjangan terhadap rata-rata nasional,” katanya.
Maka, pemerintah pusat bersama aparat intern pemerintah pusat akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga bisa meningkatkan pengawasan dan memperkuat sinergi dalam realisasi penggunaan anggaran.
“Kami atau aparat internalnya melibatkan BPKP dengan meningkatkan pengawasan dan memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga yang melakukan program dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat,” katanya.
Selain itu, pemerintah pusat juga menilai monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan dana otsus masih belum memadai. Tercermin dari sulitnya mengukur capaian jangka panjang dan menengah.
Sehingga diperlukan sebuah strategi untuk merumuskan cara melakukan monev. Hal ini dilakukan demi kepentingan masyarakat papua. Sebab dana ini memang disediakan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat papua.
