Polemik Tes Wawasan Kebangsaan KPK, Ferdinand: Tidak Ada Niat Melemahkan Institusi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai berbagai reaksi di ruang publik. Muncul isu yang menyoroti bahwa tes tersebut bertujuan untuk melemahkan KPK.

Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Ferdinand menegaskan bahwa isu tersebut muncul karena ada upaya penggiringan opini.

“Banyak yang membangun opini bahwa tes wawasan kebangsaan ini adalah sesuatu yang bisa melemahkan KPK, atau menyingkirkan orang-orang tertentu dari KPK,” kata Ferdinand kepada Mata Indonesia News, Senin 10 Mei 2021.

Tidak hanya itu, ia mengatakan bahwa tes wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dinilai mutlak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Inti dari tes tersebut adalah menguji wawasan kebangsaan seseorang sudah sejauh mana dia layak menjadi ASN, kenapa ini penting? Karena meliputi terkait dengan cinta NKRI, siap bela bangsa, terkaut dengan kepribadian seseorang terhadap toleransi dan Pancasila,” kata Ferdinand.

Adapun, terdapat 75 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah mengikuti tes wawancara kebangsaan (TWK). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

“Yang tidak memenuhi syarat 75 orang atau TMS, pegawai yang tidak hadir sebanyak 2 orang,” kata Ghufron.

Tes tersebut juga diikuti oleh 1.351 pegawai KPK untuk proses alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN).

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini