Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Yogyakarta, Sofian Tahir, menyambut positif kabar penundaan pelaksanaan Tapera. Menurutnya, kebijakan Tapera sebaiknya tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan sepenuhnya.
“Penundaan ini bagus. Saya pikir kebijakan ini perlu dikaji lebih mendalam lagi,” ujar Sofian Selasa, 11 Juni 2024.
“Kalau bisa, batalkan saja. Sebagai pengusaha, kami memiliki pertimbangan yang lebih kompleks. Kasihan pekerja,” tambahnya.
Informasi penundaan ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono. Dia mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk menunda implementasi Tapera.
Sofian menilai pernyataan Menteri PUPR tersebut berhasil meredam polemik Tapera sejauh ini. Menurutnya, potongan-potongan tersebut tidak hanya memberatkan pekerja tetapi juga pengusaha.
“Jangan bebankan pekerja dengan pungutan yang semakin memberatkan. Pengusaha juga harus mempertimbangkan kembali potongan-potongan seperti itu,” tegasnya.
Potongan tersebut memang akan dikembalikan ke perusahaan. Saat ini, potongan yang sudah pasti dilakukan oleh perusahaan adalah BPJS.
Jika ditambah lagi dengan potongan Tapera, Sofian mengatakan hal ini akan sangat memberatkan. Dengan penundaan ini, setidaknya pemerintah telah mengambil langkah baik.
“Iya, sangat memberatkan. Pernyataan Menteri PUPR kemarin sudah cukup. Menurut saya, itu langkah yang bijak dan saya mendukungnya,” ujarnya.
Terlebih lagi, dengan kondisi UMK Jogja yang masih tergolong rendah, Sofian menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran dari berbagai potongan tersebut oleh pemerintah.
“Penggunaan anggarannya harus jelas dan transparan. Selama ini, pengusaha hanya diminta membayar pungutan tanpa ada transparansi dari kebijakan pemerintah,” sebut dia.
