Polemik Penutupan Akses Jalan Menuju Pantai Namosain Belum Rampung, Ormas IPF Kritik Kinerja DPRD Kota Kupang

Baca Juga

Minews.id, Kupang – Polemik penutupan akses jalan menuju Pantai Namosain hingga kini belum selesai. Hal tersebut kembali disoroti oleh pihak Ikatan Paguyuban Flotirosa (IPF).

Paulus Nefftalis Nggaa yang merupakan pengawas dan salah satu senior dalam ormas IPF menyampaikan kritik keras atas kinerja DPRD Kota Kupang yang dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik terutama dalam penyelesaian polemik penutupan akses jalan menuju Pantai Namosain.

“Beberapa hari lalu, masyarakat kecil di Namosain, Kecamatan Alak, menyebutkan bahwa DPRD Kota Kupang dan partai politik merupakan lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Sebab keputusan bersama antara DPRD Kota Kupang bersama Aliansi Akar Rumput dan pengusaha sukses di kota Kupang pihak Toko NAM belum terlaksana,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima minews.id, pada 20 Januari 2025.

Nefftalis juga menilai bahwa pihak DPRD Kota Kupang seakan-akan dipermainkan oleh pengusaha sekelas Toko NAM.

“Sangat-sangat disayangkan dan hal ini membuat (masyarakat) hilang kepercayaan terhadap DPRD Kota Kupang,” katanya.

Dirinya lantas menjelaskan bahwa sebenarnya persoalan-persoalan yang masuk ke DPRD Kota Kupang termasuk penutupan akses jalan menuju Pantai Namosain sebenarnya merupakan isu lama yang belum diselesaikan hingga kini.

“Wakil rakyat di DPRD Kota Kupang tidak kunjung berbenah diri. Persoalan yang dimaksud adalah keterlibatan mereka dalam sejumlah masalah dengan orang kecil dan menjadi tradisi ketika orang kecil berhadapan dengan orang berduit, orang kecil selalu saja kalah dalam segala hal,” ujarnya.

Nefftalis mengatakan bahwa pihaknya sangat berharap agar DPRD Kota Kupang untuk mengembalikan nama baiknya dengan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

“Saya harap ya dengan kesepakatan yang sudah disepakati ya jalankan itu, supaya bisa terobati rasa kekecewaan masyarakat Namosain terhadapat DPRD Kota Kupang,” katanya.

Dirinya juga berharap agar tidak ada konflik kepentingan yang dapat mengancam profesionalitas dan integritas anggota DPRD Kota Kupang terutama dalam penyelesaian polemik penutupan akses jalan menuju Pantai Namosain.

“(Saya juga) mengingatkan (bahwa) representasi DPRD Kota Kupang adalah rakyat seluruh kota kupang tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 9 Januari 2025 lalu, pihak aliansi akar rumput yang terdiri dari Ormas IPF, PMKRI Kupang dan masyarakat Namosain mendatangi Kantor DPRD Kota Kupang dan menggelar aksi agar polemik penutupan akses jalan menuju Pantai Namosain segera dirampungkan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Respon Cepat Pemerintah Kunci Keberhasilan Hadapi Karhutla

Oleh: Ricky Rinaldi Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu bencana ekologis yang kerapmenjadi ancaman serius di Indonesia, terutama saat musim kemarau tiba. Namun, tahun 2025 ini, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengendalikan karhutla berkat respon cepatdari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Keberhasilan ini bukan hanya hasil kebetulan, melainkan buah dari sinergi lintas sektor, kesiapsiagaan, serta kerja kolaboratif antara berbagaielemen seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, Manggala Agni, damkar, dan masyarakat. Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menyampaikan bahwa langkah cepat dan sigapmenjadi kunci utama dalam mengendalikan karhutla sebelum api meluas dan sulit dikendalikan. Ia menekankan pentingnya pemadaman sejak api masih kecil agar tidak berkembang menjadikebakaran besar. Ia juga mengingatkan semua pihak agar tetap waspada menghadapi musimkemarau dan tidak lengah dalam menjaga kesiapsiagaan. Sikap proaktif ini terbukti efektif, seperti yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Karhutla yang melanda kawasan perbukitan Harau berhasil dikendalikan meskipunmenghadapi medan geografis yang sulit, yakni bukit terjal berbatu. Hanya sekitar dua hektarelahan yang terbakar berkat kerja cepat tim gabungan. Hal serupa terjadi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, di mana karhutla seluas 10 hektare berhasil ditangani tanpa meluas lebih jauh. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah dan tim tanggap darurat di lapangan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini