Polemik Penutupan Akses Jalan Menuju Pantai Namosain Belum Rampung, Ormas IPF Kritik Kinerja DPRD Kota Kupang

Baca Juga

Minews.id, Kupang – Polemik penutupan akses jalan menuju Pantai Namosain hingga kini belum selesai. Hal tersebut kembali disoroti oleh pihak Ikatan Paguyuban Flotirosa (IPF).

Paulus Nefftalis Nggaa yang merupakan pengawas dan salah satu senior dalam ormas IPF menyampaikan kritik keras atas kinerja DPRD Kota Kupang yang dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik terutama dalam penyelesaian polemik penutupan akses jalan menuju Pantai Namosain.

“Beberapa hari lalu, masyarakat kecil di Namosain, Kecamatan Alak, menyebutkan bahwa DPRD Kota Kupang dan partai politik merupakan lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Sebab keputusan bersama antara DPRD Kota Kupang bersama Aliansi Akar Rumput dan pengusaha sukses di kota Kupang pihak Toko NAM belum terlaksana,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima minews.id, pada 20 Januari 2025.

Nefftalis juga menilai bahwa pihak DPRD Kota Kupang seakan-akan dipermainkan oleh pengusaha sekelas Toko NAM.

“Sangat-sangat disayangkan dan hal ini membuat (masyarakat) hilang kepercayaan terhadap DPRD Kota Kupang,” katanya.

Dirinya lantas menjelaskan bahwa sebenarnya persoalan-persoalan yang masuk ke DPRD Kota Kupang termasuk penutupan akses jalan menuju Pantai Namosain sebenarnya merupakan isu lama yang belum diselesaikan hingga kini.

“Wakil rakyat di DPRD Kota Kupang tidak kunjung berbenah diri. Persoalan yang dimaksud adalah keterlibatan mereka dalam sejumlah masalah dengan orang kecil dan menjadi tradisi ketika orang kecil berhadapan dengan orang berduit, orang kecil selalu saja kalah dalam segala hal,” ujarnya.

Nefftalis mengatakan bahwa pihaknya sangat berharap agar DPRD Kota Kupang untuk mengembalikan nama baiknya dengan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

“Saya harap ya dengan kesepakatan yang sudah disepakati ya jalankan itu, supaya bisa terobati rasa kekecewaan masyarakat Namosain terhadapat DPRD Kota Kupang,” katanya.

Dirinya juga berharap agar tidak ada konflik kepentingan yang dapat mengancam profesionalitas dan integritas anggota DPRD Kota Kupang terutama dalam penyelesaian polemik penutupan akses jalan menuju Pantai Namosain.

“(Saya juga) mengingatkan (bahwa) representasi DPRD Kota Kupang adalah rakyat seluruh kota kupang tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 9 Januari 2025 lalu, pihak aliansi akar rumput yang terdiri dari Ormas IPF, PMKRI Kupang dan masyarakat Namosain mendatangi Kantor DPRD Kota Kupang dan menggelar aksi agar polemik penutupan akses jalan menuju Pantai Namosain segera dirampungkan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hilirisasi Buka Lapangan Pekerjaan dan Arah Ekonomi

Oleh: Winna Nartya *) Dalam perdebatan publik, hilirisasi kerap direduksi menjadi larangan ekspor bahan mentahatau pembangunan smelter. Padahal, substansi kebijakan ini jauh melampaui industri berat. Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menekankan bahwa hilirisasiadalah soal penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, danpembukaan lapangan kerja, serta penentuan arah masa depan bangsa. Ia melihat, daripengalamannya di dunia usaha dan kini di ranah kebijakan, bahwa hilirisasi hanya akanbertahan bila ekosistem investasinya sehat dan ada keberpihakan pada pelaku lokal. Karenaitu, ia menilai sekadar mendirikan pabrik tidak cukup; pertanyaan kuncinya adalah siapa yang menikmati nilai tambahnya dan bagaimana rantai pasoknya melibatkan anak bangsa secaraaktif. Dalam pandangannya, hilirisasi mesti membuka pekerjaan lokal, mengikutsertakan UKM, dan menaikkan kelas pengusaha Indonesia melalui kemitraan yang nyata. Di ranah kebijakan, Sona Maesana menjelaskan pemerintah mendorong integrasi antarapelaku lokal dan asing, memberi insentif bagi investor yang membina industri lokal, sertamenata regulasi yang transparan agar tumpang tindih perizinan berkurang. Ia juga menilaikecepatan dan kepastian perizinan lebih penting daripada angka komitmen investasi di ataskertas, karena tanpa eksekusi yang jelas, angka hanyalah janji. Sebagai jembatan antarabahasa investor dan bahasa pemerintah, ia mendorong cara pandang baru: bukan sekadar“menjual proyek”, melainkan menumbuhkan kepercayaan jangka panjang. Ia pun mengingatkan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada mineral dan logam; sektor digital, pertanian, farmasi, hingga ekonomi kreatif perlu masuk orbit hilirisasi melalui keterhubunganstartup kesehatan dengan BUMN farmasi, petani dengan pembeli industri lewat platform lokal, serta skema yang mengkomersialisasikan inovasi kampus.  Di tingkat kelembagaan, peta jalan hilirisasi diperkuat oleh kolaborasi antarpemerintah, industri, dan kampus. Himpunan Kawasan Industri (HKI) menandatangani nota kesepahamandengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan perwujudan AstaCita untuk mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat keberlanjutan, dan mempercepatinovasi teknologi sebagai pilar pertumbuhan. Ia menegaskan peran HKI sebagai penghubungsektor industri, pendidikan, dan pemerintah untuk melahirkan daya saing berbasispengetahuan dan inovasi. Ruang lingkupnya meliputi penyelarasan kurikulum dengankebutuhan industri, kolaborasi riset untuk mempercepat hilirisasi dan menarik investasi, sertapeningkatan daya saing melalui pembentukan SDM industri yang unggul. Contoh konkret hilirisasi yang langsung menyentuh pasar tenaga kerja tampak di Aceh. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, menyerukan penghentianekspor karet mentah karena pabrik pengolahan di Aceh Barat, yaitu PT Potensi Bumi Sakti, siap beroperasi menampung seluruh produksi lokal. Ia menilai pengolahan di dalam daerahpenting untuk mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan menaikkan kesejahteraan. Pabrik yang berdiri di lahan 25 hektare itu memiliki kemampuan mengolah 2.500 ton karetkering per bulan, dan pemerintah daerah menilai stabilitas serta keamanan investasi harusdijaga agar manfaatnya langsung dirasakan rakyat Aceh. Di klaster pangan–petrokimia, hilirisasi juga dikuatkan melalui kemitraan strategis. DirekturUtama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa perusahaanmemperluas kerja sama dengan Petronas Chemicals Group Berhad untuk memperkuatketahanan pangan regional sekaligus mendorong hilirisasi pupuk dan petrokimia di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup penjajakan sinergi pasokan urea dan amonia, transfer pengetahuan teknis dan operasional, serta penguatan tata kelola Kesehatan, Keselamatan, danLingkungan (Health, Safety, and Environment/HSE).  Jika ditautkan, tiga simpul di atas, yakni kebijakan investasi yang berpihak pada pelaku lokal, penguatan link–match kampus–industri, dan proyek pengolahan komoditas serta petrokimia, menggambarkan logika hilirisasi yang lengkap. Lapangan kerja tidak hanya muncul di pabrikutama, melainkan juga pada efek pengganda: logistik bahan baku, jasa pemeliharaan mesin, kemasan, transportasi, layanan digital rantai pasok, hingga jasa keuangan dan asuransi. Dengan kurikulum yang diselaraskan, talenta lokal tidak sekadar menjadi tenaga operasional, melainkan juga teknisi, analis proses, dan manajer rantai pasok....
- Advertisement -

Baca berita yang ini