Minews.id, Kupang – Polemik penutupan akses jalan menuju Pantai Namosain hingga kini belum selesai. Hal tersebut kembali disoroti oleh pihak Ikatan Paguyuban Flotirosa (IPF).
Paulus Nefftalis Nggaa yang merupakan pengawas dan salah satu senior dalam ormas IPF menyampaikan kritik keras atas kinerja DPRD Kota Kupang yang dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik terutama dalam penyelesaian polemik penutupan akses jalan menuju Pantai Namosain.
“Beberapa hari lalu, masyarakat kecil di Namosain, Kecamatan Alak, menyebutkan bahwa DPRD Kota Kupang dan partai politik merupakan lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Sebab keputusan bersama antara DPRD Kota Kupang bersama Aliansi Akar Rumput dan pengusaha sukses di kota Kupang pihak Toko NAM belum terlaksana,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima minews.id, pada 20 Januari 2025.
Nefftalis juga menilai bahwa pihak DPRD Kota Kupang seakan-akan dipermainkan oleh pengusaha sekelas Toko NAM.
“Sangat-sangat disayangkan dan hal ini membuat (masyarakat) hilang kepercayaan terhadap DPRD Kota Kupang,” katanya.
Dirinya lantas menjelaskan bahwa sebenarnya persoalan-persoalan yang masuk ke DPRD Kota Kupang termasuk penutupan akses jalan menuju Pantai Namosain sebenarnya merupakan isu lama yang belum diselesaikan hingga kini.
“Wakil rakyat di DPRD Kota Kupang tidak kunjung berbenah diri. Persoalan yang dimaksud adalah keterlibatan mereka dalam sejumlah masalah dengan orang kecil dan menjadi tradisi ketika orang kecil berhadapan dengan orang berduit, orang kecil selalu saja kalah dalam segala hal,” ujarnya.
Nefftalis mengatakan bahwa pihaknya sangat berharap agar DPRD Kota Kupang untuk mengembalikan nama baiknya dengan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
“Saya harap ya dengan kesepakatan yang sudah disepakati ya jalankan itu, supaya bisa terobati rasa kekecewaan masyarakat Namosain terhadapat DPRD Kota Kupang,” katanya.
Dirinya juga berharap agar tidak ada konflik kepentingan yang dapat mengancam profesionalitas dan integritas anggota DPRD Kota Kupang terutama dalam penyelesaian polemik penutupan akses jalan menuju Pantai Namosain.
“(Saya juga) mengingatkan (bahwa) representasi DPRD Kota Kupang adalah rakyat seluruh kota kupang tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 9 Januari 2025 lalu, pihak aliansi akar rumput yang terdiri dari Ormas IPF, PMKRI Kupang dan masyarakat Namosain mendatangi Kantor DPRD Kota Kupang dan menggelar aksi agar polemik penutupan akses jalan menuju Pantai Namosain segera dirampungkan.
