MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah memastikan tidak akan melakukan impor beras, bila stok yang ada masih aman dan tengah memasuki masa panen para petani.
Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dani Amrul Ichdan berkata, rencana impor yang tengah mencuat dan menjadi kontroversi di masyarakat, hanyalah sebagai langkah waspada.
“Prinsipnya satu, impor dilakukan jika angka mendesak dalam kerangka cadangan. Kalau saat ini berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Bulog masih cukup,” kata Dani di Jakarta, Kamis 25 Maret 2021.
Ia menyebut, Kementerian Perdagangan hanya ingin mengantisipasi jika panen raya tahun ini tidak sesuai dengan harapan, maka dari itu muncul rencana untuk mengimpor beras satu juta ton.
Namun, Dani menegaskan, semua itu hanyalah rencana, yang akan dilaksanakan jika situasinya mengharuskan demikian, ketika pasokan tengah dalam angka yang mengkhawatirkan.
“Seandainya target itu tidak tercapai dan stok beras di bawah satu juta ton, sementara kebutuhan bertambah, seperti kebutuhan untuk bantuan sosial kemungkinan semakin banyak, maka dibutuhkan impor,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga punya alasan lain di balik rencana impor beras, yakni menjaga keseimbangan ekosistem produksi, distribusi hingga konsumsi.
Tujuan impor tersebut adalah untuk menjaga pasokan beras apabila stok tidak memadai dan harga-harga tidak mengalami kenaikan karena adanya kelangkaan barang.
“Pemerintah tidak hanya melihat kapasitas produksi, tidak hanya stok yang ada, tapi juga stabilisasi harga,” kata Dani.