Pokja Adat: Papua Bagian Sah dari NKRI

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Jelang hari ulang tahun (HUT) RI ke 76 warga Papua ikut berbahagia dan tak terpengaruh dengan beberapa pihak yang suka memutar balikan fakta mengenai integrasi Papua kedalam NKRI.

Hal ini disampaikan anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP), Herman Yoku. ”Papua adalah bagian sah dari NKRI. Mari bangun diri kita, jangan orang lain datang bangun negeri kita baru rasa tersisi, rasa tidak tersaingi dan bilang mereka rampok kita punya tanah. Padahal, kita sendiri yang tidak siap, bangun ko punya tanah itu, karena semua punya hak,” ujar Herman Yoku.

Ia mengatakan, mereka yang berjuang merebut kemerdekaan RI dari penjajah hingga peristiwa masuknya Papua Barat dalam NKRI adalah hal nyata dan tak perlu dibahas lagi.

Menurutnya, kaum muda Papua yang saat ini berjuang untuk ‘kemerdekaan’ adalah korban penipuan catatan sejarah yang dimanipulasi Belanda.

Jika tak tahu kedudukan sejarah kenapa Papua masuk ke NKRI, Herman Yoku minta agar generasi Papua tetap diam dan tak memperburuk suasana. Pembentukan negara boneka oleh Belanda adalah salah-satu rekayasa Belanda saat itu.

”Kelompok tertentu menyebut peristiwa pada 1 Mei 1963  dengan kata ‘aneksasi’. Saya tak mengerti apa maksud mereka, karena saya lahir di zaman Belanda. Jadi saya tahu puncak-puncaknya integrasi Papua ke NKRI, bukan aneksasi. Kalian yang lahir di atas tahun 1960-an, jangan bermimpi soal kemerdekaan Papua Barat,” kata Herman Yoku.

Ia pun mengimbau generasi muda yang ‘ikut-ikutan’ dalam pergerakan pemisahan diri dari NKRI, agar sadar dan belajar sejarah sebenarnya integrasi Papua ke NKRI.

“Saat 1962 tidak semua kabupaten masuk, belum ada, nanti di 1969 baru muncul. Jadi kalau sekarang dipersoalkan itu tidak sah, saya mau bertanya di mana tidak sahnya.? Jadi saya sampaikan HUT RI dan integrasi Papua adalah sah. Indonesia adalah negara berdaulat, yang disebut dengan NKRI yang punya Bhineka Tunggal Ika yang jelas, yakni berbeda-beda suku dan agama, tapi tetap satu,” ujarnya.

Ia lantas meminta generasi muda asli Papua, untuk giat belajar dan persiapkan diri agar bisa menjadi tuan di tanah sendiri dan diakui semua suku bangsa.

“Di HUT ke- 76 ini, saya ajak semua mari majukan negeri ini. KTP saya KTP RI bukan West Papua, anda punya KTP juga sama. Kalau ada yang merasa KTP West Papua Barat, cari sendiri negaranya, karena kami orang adat yang serahkan tanah kami kepada NKRI, maka seluruh wilayah adat adalah wilayah NKRI,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pencegahan TPPO di Jogja Diperkuat, Gugus Tugas Dibentuk Kurangi Kasus

Mata Indonesia, Yogyakarta - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di Kota Yogyakarta. Korban TPPO seringkali berasal dari kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang terjerat dalam kasus perdagangan manusia akibat berbagai faktor risiko.
- Advertisement -

Baca berita yang ini