PKS Minta Hak Kursi Wagub DKI Jakarta

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menyebut kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang saat ini kosong merupakan hak mereka yang wajib diisi oleh kadernya.

Menurut Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid, hal itu sudah menjadi kesepakatan lama antara PKS dan Gerindra sebelum pencalonan eks Wagub Sandiaga Uno sebagai wakil presiden pada Pilpres 2019 lalu.

“PKS akan tetap memperjuangkan kadernya. Kita tunggu bagaimana keputusan akhir dari DPP PKS,” ujar Hidayat di Jakarta, baru-baru ini.

Ia mengaku tak tahu detail terkait posisi wagub DKI yang dibahas oleh PKS dan Gerindra. Pasalnya, pembahasan tersebut dilakukan oleh pengurus DPP kedua partai. Namun, PKS disebutnya memegang janji dari Gerindra yang pernah menyatakan bahwa kursi orang nomor dua DKI itu milik partainya.

PKS juga tegas menolak Ahmad Riza Patria yang disebut tengah dipertimbangkan untuk menjadi wagub DKI dari Gerindra. Menurut HNW, itu hanyalah klaim sepihak dari Gerindra.

DPP PKS mengingatkan kepada Gerindra terkait kesepakatan politik mereka dalam koalisi pilpres kemarin. Juru Bicara DPP PKS Pipin Sopian mengaku memahami kebuntuan di DPRD DKI terkait pemilihan wagub DKI. Padahal, PKS sudah mengirim dua nama kader terbaik mereka.

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini