Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Punya Harta Rp 31,9 M dan Utang Rp 6 M

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Anies Baswedan sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai penggantinya adalah Heru Budi Hartono.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melantik Heru Budi Hartono di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Senin 17 Oktober 2022.

Sebelum menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Dari situs elhkpn.kpk.go.id, Heru Budi Hartono memiliki harta kekayaan mencapai Rp 31,9 miliar atau tepatnya Rp 31.987.685.032 per 2022.

Namun, Heru Budi Hartono juga masih mempunyai utang sebesar Rp 6.058.945.215 sehingga mengurangi nilai asetnya.

Heru Budi termasuk pejabat yang rutin melaporkan harta kekayaannya setiap tahun. Dari daftar tersebut, harta Heru Budi Hartono terus mengalami kenaikan.

Laporan pertama Heru Budi Hartono kepada KPK pada 2018 dengan kekayaan Rp 17.594.004.659.

Dengan demikian ada kenaikan sebesar Rp 14 miliar selama empat tahun laporan harta Heru Budi Hartono.

Berikut daftar harta kekayaan Heru Budi Hartono per tahun:

– 2018: Rp 17.594.004.659

– 2019: Rp 20.765.104.414

– 2020: Rp 22.177.736.063

– 2021: Rp 25.830.443.058

– 2022: Rp 31.987.685.032

Dalam harta kekayaan per 16 Februari 2022, Heru Budi Hartono mempunyai 12 bidang tanah dan bangunan dengan nilai Rp 23.455.346.868.

Ke-12 tanah itu berada di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bekasi, hingga Bogor.

Pria berusia 56 tahun itu juga memiliki tujuh unit kendaraan yang terdiri dari motor, mobil, dan sepeda.

Nilai ke-7 kendaraan itu sebesar Rp 1.293.369.000.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp 617.450.000. Aset lain yang dimiliki Heru Budi Hartono adalah surat berharga serta kas dan setara kas masing-masing Rp 3.692.500 dan Rp 12.676.771.879.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini