Peserta Aksi Kedaulatan Rakyat Akan Singgahi 27 Masjid di Jakarta

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Walaupun sudah ada intruksi dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta yang melarang masjid menampung masyarakat menginap saat aksi demo kedaulatan rakyat pada 22 Mei 2019.

Namun, tercatat ada 27 masjid disebut akan menjadi tempat persinggahan para peserta aksi. Bahkan, sejumlah masjid mengizinkan peserta untuk menginap dalam rangka menghadiri aksi demo di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Masjid Al Falah Benhil, Masjid Baitul Karim Kebon Kacang, dan Masjid Al Abror Pejompongan merupakan tiga di antara 27 masjid tersebut mengaku mengizinkan peserta untuk menginap.

Ketiga masjid di atas beralasan belum mendapatkan surat dari PWNU untuk melarang peserta 22 Mei untuk menginap. “Belum ada surat edaran,” kata Sekretaris Yayasan Masjid Al Falah Benhil Nasir, Minggu 19 Mei 2019.

Lebih lanjut ia mengatakan Masjid Al Falah selalu menerima tamu untuk kegiatan apapun. Untuk aksi demo 22 Mei, ia menyebut peserta akan datang ke Masjid Al Falah pada Senin dini hari.

Ia menuturkan bahwa peserta yang akan datang ke Masjid Al Falah berasal dari luar Jakarta, seperti Medan, Ciamis, dan Bandung.

Pengurus Masjid Baitul Karim Kebon Kacang Deni juga mengaku akan mengizinkan peserta 22 Mei untuk singgah dan menginap. Sebab, pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan informasi mengenai larangan PWNU.

Yang pasti, Deni menegaskan masjid disediakan untuk rumah orang yang beragama Islam.  “Karena memang masjid ini disediakan untuk rumahnya orang yang beriman orang yang muslim,” ujarnya.

Namun demikian, pihak Masjid Baitul Karim sampai saat ini belum mendapat informasi dari peserta yang akan datang. Pengurus berjanji akan mendata ketika peserta sampai ke masjidnya.

Masjid Al Abror Pejompongan juga akan tetap mengizinkan peserta 22 Mei untuk menginap. Namun, mereka juga belum mendapat informasi dari peserta yang akan datang ke Masjid Al Abror. “Kalo saya saudara muslim, tetap saya terima,” kata Pengurus Masjid Al Abror Pejompongan Zainul.

Sementara itu, Masjid Baitul Huda Kebon Kacang punya pandangan berbeda. Pengurus mengatakan izin untuk menginap bagi para peserta 22 Mei masih akan dimusyawarahkan. Namun demikian, pihaknya tetap mengizinkan peserta 22 Mei datang untuk beribadah.

Sebelumnya, seluruh takmir masjid yang berada di bawah naungan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta dilarang menampung masyarakat yang ingin menginap dalam rangka menghadiri aksi demo di depan KPU pada 22 Mei 2019.

Instruksi tersebut diterbitkan Lembaga Takmir Masjid (LTM) PWNU DKI Jakarta. Surat instruksi tersebut bernomor 070/A/LTM/-NU/V/2019 yang terbit pada Jumat kemarin 17 Mei 2019. Surat ditandatangani Ketua LTM PWNU DKI Jakarta Husni Muhsin dan Sekretaris Ahmad Yani.

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini