MATA INDONESIA, NEW YORK – Perwakilan Khusus PBB dan Kepala Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA), Deborah Lyons mengatakan, meskipun situasi keamanan membaik, warga Afghanistan merasa ditinggalkan oleh komunitas internasional.
“Pada akhirnya, Taliban harus memutuskan apakah akan memerintah sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak penduduk Afghanistan yang beragam atau apakah akan memerintah atas dasar ideologi yang sempit dan bahkan basis etnis yang lebih sempit”, kata Deborah Lyons, melansir News UN.org, Kamis, 18 November 2021.
Sejak resmi berkuasa pada 15 Agustus, Taliban benar-benar berusaha menampilkan diri mereka sebagai Pemerintah, Perwakilan Khusus mengatakan bahwa mereka dibatasi oleh kurangnya sumber daya dan ideologi politik yang bertentangan dengan norma-norma pemerintahan internasional kontemporer.
Selain itu, Taliban tidak mendapatkan kepercayaan dari sebagian besar warga Afghanistan atau meyakinkan warga negara tentang kapasitas mereka untuk memerintah.
Lyons pun menekankan bahwa masyarakat internasional harus tetap terlibat dengan para pemimpin Taliban untuk membentuk lintasan masa depan yang lebih positif. menurutnya, keterlibatan secara umum bermanfaat dan konstruktif
“Meninggalkan rakyat Afghanistan sekarang akan menjadi kesalahan bersejarah – kesalahan yang telah dibuat sebelumnya dengan konsekuensi tragis”, ucapnya memperingatkan.
Taliban terus mencari pengakuan internasional serta cara untuk mengatasi defisit kepercayaan yang mereka akui ada di antara mereka dan komunitas internasional.
Taliban juga terus memastikan untuk memberikan keamanan kepada staf PBB dan memungkinkan akses kemanusiaan yang luas, termasuk bagi pekerja kemanusiaan perempuan.
“Yakinlah bahwa kami tidak menghindar dari mengangkat masalah sulit dengan Taliban, terutama tentang hak-hak perempuan, pendidikan anak perempuan dan laporan … pelecehan dan pembunuhan di luar proses hukum”, kata pejabat PBB itu.
Lyons mengatakan bahwa secara umum, Taliban telah mengakui keprihatinan masyarakat internasional – sering mengakui kesalahan dan mencoba untuk mengatasinya.
Namun, mereka juga menjelaskan bahwa untuk saat ini ada batasan pada konsesi yang ingin mereka berikan pada isu-isu tertentu, termasuk yang berkaitan dengan hak dan kebebasan perempuan.
Dari hak perempuan untuk bekerja, hingga ketidakhadiran mereka dalam forum pengambilan keputusan utama dan eselon senior pegawai negeri, keterbatasan mereka menjadi jelas. Dan otoritas Taliban telah mengindikasikan bahwa mereka sedang mengerjakan kebijakan nasional untuk mengatur hak anak perempuan atas pendidikan.
