MATA INDONESIA, JAKARTA – Pertemuan partai-partai politik menjelang pemilu 2024 untuk menjalin komunikasi politik memang ada kaitannya untuk meningkatkan elektabilitas. Salah satunya yang terjadi misalnya pertemuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan sejumlah partai lain meliputi PDIP, Golkar, PKB, Demokrat dan NasDem.
Namun, menurut pengamat politik dan pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menegaskan bahwa satu hal penting yang menjadi inti dari pertemuan partai-partai politik adalah meredam isu jabatan presiden 3 periode.
“Happy sih pertemuan partai politik ini, minimal mereka bersepakat untuk tidak ada tiga periode sehingga kelompok-kelompok halusinasi yang ingin menjebak Pak Jokowi dalam masa jabatan atau struktur 3 periode itu sementara ini agak bingung,” kata Hendri Satrio kepada Mata Indonesia News, Senin 3 Mei 2021.
Hendri menilai bahwa mayoritas partai politik masih solid dan komitmen menolak adanya isu jabatan 3 periode presiden.
“Karena ternyata partai politik banyak yang sepakat untuk tidak tiga periode,” kata Hendri.
Isu adanya jabatan 3 periode presiden ini pun sebelumnya sudah dibantah oleh pemerintah. Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan bahwa presiden selalu tegak lurus dengan UUD 1945.
“Presiden tegak lurus konstitusi UUD 1945, masa jabatan presiden dua periode!,” kata Fadjroel.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga sudah angkat bicara perihal adanya wacana 3 periode. Presiden dengan tegas menolak adanya ide tersebut. Presiden menegaskan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung.
“Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan,” kata Jokowi.
