MATA INDONESIA, JAKARTA – Perlindungan sosial dan pendidikan akan menjadi sektor yang mendapat perhatian pemerintah tahun depan, tercermin dari besarnya alokasi anggaran ke keduanya.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya, di Gedung MPR/DPR, Senayan, 16 Agustus 2022.
“Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun,” kata Presiden Jokowi.
Anggaran tersebut untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada lima hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.
Selain itu, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).
Serta, penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD.
Sementara untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun.
Anggaran tersebut untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya.
Sementara, dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Selain itu, penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sementara anggaran kesehatan hanya 5,6 persen atau Rp 169,8 triliun dan infrastruktur Rp 392,0 triliun.
