Peringati Tsunami, 26 Desember Jadi Hari Libur Resmi di Aceh

Baca Juga

MATA INDONESIA, ACEH - Pemerintah Aceh telah menetapkan tanggal 26 Desember menjadi hari libur bagi seluruh masyarakat, khususnya para pekerja.

Penetapan libur ini diputuskan melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh tentang Hari Libur Resmi Memperingati Gempa dan Tsunami Aceh yang ditetapkan pada 24 Juni 2019, tertanda tangan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

“Libur ditetapkan untuk memperingati Gempa dan Tsunami Aceh tahun 2004,” ujar Kabiro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, Kamis 19 Desember 2019.

Ia mengatakan keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh tersebut harus juga diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

“Pengusaha dapat saja memperkerjakan karyawannya pada hari libur yang telah ditetapkan apabila karyawannya tidak keberatan dengan syarat dibayarkan upah lembur sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya

Ia mengatakan, keputusan gubernur itu mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan.

Berita Terbaru

Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Wujud Komitmen Pemerataan Pendidikan

Oleh: Eldian Arif )*Komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan terus ditunjukkan melalui percepatan pembangunan Program Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program yang menjadi salah satu prioritas PresidenPrabowo Subianto tersebut tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh anak Indonesia, khususnya dari keluarga kurang mampu, memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas.Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi jawaban atas tantangan ketimpangan akses pendidikan yang masih ditemui di sejumlah wilayah. Melalui program ini, pemerintah berupaya menghadirkan saranapendidikan yang lebih merata sehingga anak-anak yang selama inimenghadapi hambatan ekonomi maupun geografis dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak.Keseriusan pemerintah terlihat dari upaya percepatan pembangunan yang dilakukan di berbagai daerah. Di Kota Subulussalam, Aceh, misalnya, pembangunan Sekolah Rakyat terus digenjot meskipun menghadapitantangan logistik yang cukup besar. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa lokasi proyek yang berada di wilayah perbatasan menyebabkan distribusi material konstruksi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan daerah lain.Meski demikian, pemerintah tidak menjadikan kendala tersebut sebagaialasan untuk memperlambat pembangunan. Dody menyampaikan bahwaberbagai langkah inovatif dilakukan guna menjaga target penyelesaianproyek tetap tercapai. Salah satunya melalui optimalisasi penggunaanstruktur beton pada sejumlah bagian bangunan untuk mengurangiketergantungan terhadap material baja yang pengirimannya lebihkompleks.Dukungan percepatan juga dilakukan melalui pengiriman material lewatberbagai jalur distribusi, penyediaan fasilitas produksi beton di lokasiproyek, penambahan alat berat, serta dukungan personel di lapangan. Pendekatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikanpembangunan tidak terhambat oleh tantangan teknis yang muncul selamapelaksanaan.Keberadaan Sekolah Rakyat di Subulussalam nantinya akan menjadikawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi fasilitas lengkap mulai darigedung sekolah untuk berbagai jenjang pendidikan, asrama siswa, hunianguru, tempat ibadah, sarana olahraga, hingga berbagai fasilitaspendukung lainnya. Kehadiran infrastruktur yang memadai diharapkanmampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif bagipeserta didik.Percepatan pembangunan juga terlihat di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini