Pergi ke Markas FPI, Etika Diplomatik Staf Kedubes Jerman Buruk

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA –  Kedatangan staf Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman di Jakarta ke markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat menunjukkan buruknya etika diplomatik dan merupakan tindakan yang tidak etis.

Hal tersebut juga diungkapkan pengajar ilmu Hubungan Internasional, Universitas Nasional, Hendra Maujana Saragih, S.IP, M.Si,  kepada Mata Indonesia, Senin 21 Desember 2020.

“Staf Kedutaan Besar Jerman itu secara simbolis membawa bendera Jerman,” ujar Hendra.

Maka, dia harus menjunjung etika diplomatik di negara lain. Sebab cara seperti itu bisa dimaknai mencampuri urusan internal negara lain.

Selain itu, klarifikasi yang dilakukan Kedubes Jerman dan disebar ke media sosial, menurut Hendra berisi hal tidak masuk akal.

Dia ingin masalah dalam negeri Indonesia merupakan tanggung jawab bangsa kita sendiri, tak perlu campur tangan orang lain yang bermaksud memperkeruh dan merumitkan suasana.

1 KOMENTAR

  1. Slm, kalau benar staf Jerman seperti itu, seperti yg di ktakan Pak Hendra,saya berharap pemerintah WASPADA !!!!!!! dgn kunjungan itu,tolong ditanyakan apa maksud dari kunjungannya???.BRAVO INDONESIA??????

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kemandirian Pangan dan Energi di Papua Menjadi Pilar Strategis Pembangunan Nasional

Oleh: Markus Yikwa *) Agenda kemandirian pangan dan energi kembali menempati posisi sentral dalam arah kebijakanpembangunan nasional. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa ketahanan negara tidakhanya diukur dari stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan memenuhikebutuhan dasar rakyat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Papua ditempatkansebagai salah satu wilayah kunci, baik untuk mewujudkan swasembada pangan maupunmemperkuat fondasi kemandirian energi berbasis sumber daya domestik seperti kelapa sawit. Upaya percepatan swasembada pangan di Papua mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih struktural dan berjangka panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagaikesempatan menekankan bahwa defisit beras di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengandistribusi antarpulau, melainkan harus dijawab melalui peningkatan kapasitas produksi lokal. Dengan kebutuhan beras tahunan yang jauh melampaui produksi eksisting, pemerintah memilihstrategi pencetakan sawah baru secara masif sebagai solusi konkret. Pendekatan ini menunjukkankeberanian negara untuk menyelesaikan masalah dari hulunya, bukan sekadar menambalkekurangan melalui mekanisme pasar jangka pendek. Kebijakan pencetakan sawah baru di Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh berupa penyediaan benih unggul, pupuk, pendampingan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan akses produksi. Sinergiantara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar program ini tidak berhentisebagai proyek administratif, melainkan benar-benar mengubah struktur ekonomi lokal. Denganproduksi pangan yang tumbuh di wilayahnya sendiri, Papua tidak hanya mengurangiketergantungan pasokan dari luar, tetapi juga membangun basis ekonomi rakyat yang lebihtangguh. Lebih jauh, visi swasembada pangan yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman menempatkan kemandirian tiap pulau sebagai fondasi stabilitas nasional....
- Advertisement -

Baca berita yang ini