Peran Perempuan Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Ketahanan perempuan Indonesia ikut mendukung pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi covid-19. Hal itu dikatakan oleh Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian ESDM Ratna Arifin Tasrif.

Menurut dia, pandemi covid-19 berdampak pada semua sektor, termasuk kesehatan mental individu.

“Oleh karena itu dukungan berbagai elemen, termasuk Dharma Wanita Persatuan, dalam proses pemulihan baik ekonomi maupun kesehatan mental sangat diperlukan,” kata Ratna di Jakarta, Rabu 15 Desember 2021.

Menurut dia, tema seminar kali ini “Membangun Ketahanan Perempuan Indonesia Melalui Kesehatan Mental dan Pemulihan Bisnis UMKM”, sangat berkaitan erat dengan perjuangan masyarakat Indonesia untuk pulih dari pandemi covid-19.

Ketua Umum DWP Erni Tjahjo Kumolo menyampaikan tujuan dari tema yang diusung pada HUT DWP adalah untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dan memastikan program kerja DWP senantiasa berorientasi untuk mewujudkan kesejahteraan anggota keluarga dan masyarakat, melalui pendidikan ekonomi sosial budaya, serta pemulihan dampak pandemi covid-19, khususnya bagi UMKM.

Penguatan sektor UMKM juga merupakan salah satu fokus pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Menurut Ratna, sejumlah kegiatan DWP Kementerian ESDM turut mendorong pengembangan kapasitas pelaku UMKM melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

“Ke depannya DWP Kementerian ESDM bakal menjangkau lebih banyak UMKM di berbagai daerah di Indonesia, menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta melakukan kemitraan dengan para pelaku di sektor industri kreatif.

Ketua DWP Kementerian ESDM Ivanna Ego Syahrial mengatakan seminar ini diharapkan dapat menjadi penyemangat dan pengingat bahwa perempuan sebagai pondasi dalam keluarga harus memiliki mental yang kuat dan sehat, sehingga dapat membentuk karakter terbaik yang dimiliki seorang perempuan bagi putra putrinya.

“Dengan sifat keibuan yang dimiliki seorang perempuan, maka perempuan juga dapat turut membantu ekonomi keluarga dengan menjadi support system bagi pasangan atau menjadi penggerak langsung ekonomi keluarga dengan memulai usaha kecil dari rumah,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Tata Kelola Koperasi Desa Semakin Solid Melalui Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan

Oleh: Satria Putra )*Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkokoh tatakelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai fondasi barupenguatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput. Program inidirancang sebagai instrumen strategis untuk memperluas aksesmasyarakat desa terhadap layanan ekonomi yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan danevaluasi berkelanjutan menjadi elemen utama yang memastikan koperasimampu berkembang secara sehat, profesional, dan akuntabel.Penguatan tata kelola koperasi desa menjadi bagian dari agenda besartransformasi perkoperasian nasional yang tengah dijalankan pemerintah. Kementerian Koperasi memandang bahwa keberhasilan pembangunankoperasi tidak cukup hanya bertumpu pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan sistem pengawasan yang adaptif terhadap tantangan zaman. Karena itu, langkah percepatandigitalisasi menjadi pilihan strategis untuk memastikan pengelolaankoperasi berjalan lebih transparan dan efisien.Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peresmian Command Center oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, sebagai pusat kendali digital yang difokuskan mendukung penyelenggaraan Koperasi Desa/KelurahanMerah Putih. Kehadiran pusat pengawasan ini menandai babak baru tatakelola koperasi nasional yang berbasis data dan teknologi.Ferry menjelaskan bahwa Command Center dibangun sebagai sisteminformasi terpadu yang mengintegrasikan berbagai data operasionalkoperasi lintas lembaga, termasuk pengelolaan dana bergulir. Menurutnya, sistem tersebut merupakan bagian dari mandat besartransformasi koperasi nasional agar mampu berkembang lebih kompetitifsekaligus menjawab tuntutan modernisasi ekonomi desa.Digitalisasi, menurut Ferry, bukan sekadar pembaruan teknologi, melainkan instrumen untuk memperkuat kontrol kelembagaan. Melaluisistem ini, pelaporan dan pemantauan dapat dilakukan secara lebih cepatdan akurat. Pemerintah dapat menjangkau langsung perkembangankoperasi di berbagai daerah sehingga potensi kendala dapat terdeteksilebih dini.Keunggulan utama Command Center terletak pada kehadiran early warning system yang dirancang untuk mendeteksi persoalan secaracepat. Pendekatan ini memungkinkan langkah korektif dilakukan sebelumpermasalahan berkembang lebih luas. Dengan sistem pencegahan dini, pemerintah memastikan setiap dinamika operasional koperasi dapatdirespons secara terukur dan tepat sasaran.Selain itu, sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadappelaksanaan pelatihan, aktivitas usaha, hingga perkembangankelembagaan koperasi desa. Model pengawasan berbasis data seperti inimemperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistemevaluasi yang berkesinambungan dan tidak lagi bergantung pada laporanmanual yang seringkali terlambat.Ferry juga menegaskan bahwa penguatan koperasi desa tidak dapatdilakukan secara parsial. Karena itu, Command Center dirancangterhubung dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasukKementerian Desa, Kejaksaan Agung, serta lembaga pengelola dana bergulir. Integrasi lintas sektor ini mencerminkan pendekatan kolaboratifpemerintah dalam menciptakan pengawasan menyeluruh.Kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan tata kelolakoperasi berjalan sesuai koridor hukum, administrasi, dan prinsipakuntabilitas publik. Pemerintah memahami bahwa koperasi desamemegang peran strategis dalam distribusi layanan ekonomi masyarakat, sehingga pengawasannya harus dilakukan secara terkoordinasi.Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Henra Saragih,menilai keberadaan Command Center akan menjadi landasan pentingbagi proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang lebih efektif. Iamenekankan bahwa penguatan infrastruktur digital, keamanan data, dankapasitas sumber daya manusia teknologi informasi menjadi syarat utamaterwujudnya ekosistem koperasi modern.Pandangan Hera memperlihatkan bahwa transformasi koperasi yang dilakukan pemerintah tidak bersifat seremonial. Langkah ini dibangunmelalui fondasi teknis yang matang agar sistem pengawasan berjalanberkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan lapangan secara nyata.Dukungan terhadap pendekatan pengawasan berlapis juga datang dariekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa karakterKoperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memadukan fungsi komersialdan sosial membutuhkan pembagian pengawasan lintas otoritas sesuaikewenangannya.Menurut Dipo, pengawasan terhadap aktivitas keuangan sepertipenyaluran kredit idealnya berada di bawah otoritas yang memilikikompetensi khusus di sektor jasa keuangan. Sementara itu, pengawasankelembagaan dan unit usaha tetap relevan berada dalam pembinaanKementerian Koperasi. Pendekatan ini dinilai akan memperkuatakuntabilitas serta mencegah potensi penyimpangan.Dipo juga menekankan pentingnya audit independen secara berkalasebagai instrumen pendukung evaluasi eksternal. Dengan audit...
- Advertisement -

Baca berita yang ini