MATA INDONESIA, JAKARTA – Mempercepat pembuatan kebijakan berbasis bukti sangat penting selama pandemi. Oleh karena itu, jabatan fungsional harus diperkuat dan dikonsolidasikan, terutama pada bagian penelitian dan pengembangan kementerian/lembaga yang berperan dalam merumuskan kebijakan strategis kelembagaannya.
Pada 2019, Presiden RI Joko Widodo memberikan mandat untuk penyederhanaan birokrasi, di mana jabatan struktural akan disederhanakan menjadi dua level dan dialihkan ke jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.
Penyederhanaan birokrasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional guna mendukung kinerja pemerintah. Peran negara dalam memperkuat ekosistem pengetahuan dan inovasi di Indonesia sangat penting dalam mewujudkan Visi 2045.
Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Muhammad Imanuddin mengatakan, dibutuhkan kapasitas negara untuk menggerakkan semua elemen. Kapasitas negara tercermin dari kemampuan institusi dan ASN dalam mereformasi mesin birokrasi.
“Konsolidasi jabatan fungsional ASN sebagai wadah pemikir dan kerjasamanya dengan jabatan struktural, serta kerja sama dengan elemen non-pemerintah diperlukan. Salah satu upaya implementasi yang dilakukan adalah tranformasi proses bisnis pemerintah yang menuju digitalisasi,” ujarnya, Jumat 16 April 2021, dalam webinar bertajuk “Peran Penting Wadah Pemikir Pemerintah untuk Bangkit dari Pandemi.”
“KemenPANRB terus mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas asn di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk seluruh aspek ekosistem pengetahuan dan inovasi (produsen, pengguna, pemampu, perantara),” katanya.
Sementara itu, Prahesti Pandanwangi, Direktur Aparatur Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas mengatakan, penguatan ekosistem pengetahuan dan inovasi ini tidak lepas dengan peran Bappenas sebagai clearing house untuk memastikan kebijakan yang berbasis bukti dan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
“Clearing house di sini mengacu kepada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden untuk melihat konsistensi rencana strategi dari kementerian yang tertuang pada RPJMN. Bappenas bekerja sama dengan KL lain untuk melakukan sinergi agar perencanaan serta penganggaran dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas mesin birokrasi, Kepala Pusat Pengembangan Analis Kebijakan LAN RI, Elly Fatimah memaparkan kerangka kerja untuk mengoptimalkan peran jabatan fungsional analis kebijakan dan jabatan fungsional lainnya guna mewujudkan ekosistem pengetahuan dan inovasi pada pemerintah.
“Analis kebijakan (AK) bekerja sebagai information intermediary, knowledge translator, knowledge broker dan innovation broker di mana dibutuhkan kerjasama dengan banyak pihak untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pembuat kebijakan dan sesuai kepentingan publik,” kata Elly Fatimah.
Dalam jangka panjang, penguatan peran ASN akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara serta menjadikan ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi bekerja lebih baik.
