MATA INDONESIA, JAKARTA – Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak hanya menyelamatkan APBN yang sudah berdarah-darah akibat subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Tetapi juga menjadi momentum memperbaiki alokasi dan struktur pemberian subsidi kepada masyarakat.
Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Wisnu Wibowo mengatakan, keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM saat ini sangat tepat. Hal ini karena sejak awal tahun harga minyak mentah dunia terus merangkak naik.
”Jadi penyesuaian harga (BBM) ini adalah alternatif pemerintah untuk menyelamatkan APBN kita,” ujar Wisnu, Rabu 7 September 2022.
Menurut Wisnu, sejak Maret 2022 pemerintah sebenarnya sudah hendak menaikkan harga BBM. Apalagi besarnya disparitas antara asumsi harga BBM di APBN dengan harga minyak dunia.
Namun saat itu pemerintah menilai waktunya belum tepat. Karena mendekati puasa dan Hari Raya Idul Fitri sehingga khawatir akan semakin menambah beban masyarakat.
Saat ini waktu yang pas karena imbas inflasi dari puasa dan Lebaran sudah terkendali. Apalagi masih ada waktu dari momen hari besar lainnya yaitu Natal dan tahun baru.
Wisnu juga mengatakan selama ini, masih banyak masyarakat di luar kelompok tersasar yang ikut menikmati subsidi BBM. Ia mencontohkan banyak kendaraan di atas 2000 CC yang mengonsumsi BBM subsidi jenis Pertalite. Sehingga kuota jebol karena konsumsinya berlebihan.
Selain itu dengan berkurangnya disparitas (jarak) harga antara Pertalite dan Pertamax, ada harapan kelompok masyarakat yang lebih mampu untuk beralih menggunakan BBM yang tidak bersubsidi. Namun lebih ramah lingkungan.
Ia memaparkan, dengan dimulainya uji coba pendaftaran kendaraan melalui website Pertamina menurut Wisnu merupakan peluang bagi pemerintah membangun data base terkait siapa yang layak menerima subsidi.
”Kita kan sudah terbiasa menggunakan pedulilindungi. Nah ini nanti kurang lebih sama. Ketika database siapa yang layak menerima subsidi sudah terbangun dengan pendekatan digitalisasi data, maka pemerintah akan semakin berani memberikan subsidi karena potensi kebocoran lebih bisa dikendalikan,” katanya.
