Pentingnya Transformasi Digital di Jasa Keuangan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menilai, transformasi digital pada sektor jasa keuangan akan membawa perubahan signifikan bagi perbankan.

Indonesia mempunyai modal besar untuk pengembangan industri digital. Mengutip data Kementerian Keuangan pada 2019, Indonesia memiliki sekitar 50 juta penduduk kelas menengah dan sekitar 120 juta penduduk kelas menengah harapan. Adapun berdasarkan data OJK, pada 2019 masih ada sekitar 83 juta penduduk yang belum terjangkau akses perbankan.

Di sisi lain, ada sekitar 196,7 juta dari total penduduk Indonesia yang memiliki akses ke internet. Indonesia juga berada di peringkat keempat negara di dunia yang melakukan transaksi jual beli melalui platform e-commerce berdasarkan Global Ecommerce 2019.

“Transformasi digital sektor jasa keuangan akan menjadi game changer mengingat akses kredit, pembiayaan, akan semakin mudah dan terjangkau dari berbagai lokasi,” kata Wimboh, dalam webinar bertajuk “The Digital Banking Revolution”, Rabu 24 Maret 2021.

“Berbagai servis perbankan yang tidak hanya terbatas pada kredit dan pembiayaan, bisa dilakukan dengan platform digital. Termasuk, mempermudah dan mempercepat proses persyaratan administrasi dan dokumentasi. Bisa kita lakukan tanpa batasan waktu dan ruang,” katanya.

Turut hadir sebagai pembicara dalam sesi virtual tersebut, Direktur TI dan Operasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Y.B. Hariantono dan Presiden Direktur Amar Bank Vishal Tulsian. Acara dipandu Pemimpin Redaksi Katadata.co.id, Yura Syahrul.

“Kami mendorong sektor jasa keuangan untuk melakukan tranformasi digital baik dari proses bisnis, saluran distribusi, sampai dengan struktur kelembagaannya. Tentunya diiringi dengan implementasi manajemen risiko yang memadai,” ungkapnya.

Dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025, pengembangan ke depan akan diarahkan ke sejumlah hal. Pertama, memperkuat tata kelola dalam manajemen terintegrasi. Kedua, mendorong penggunaan teknologi informasi seperti cloud, blockchain, dan omnichannel.

Ketiga, mendorong terjadinya kerja sama terkait penggunaan teknologi. Baik kepada bank besar, bank kecil, lembaga keuangan mikro, termasuk perusahaan rintisan. Keempat, mendukung implementasi digital di sektor perbankan.

“Sehingga bank dapat menyediakan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, meningkatkan efisiensi, memenuhi kebutuhan yang beragam, dan akses cepat dan murah dengan jangkauan yang lebih luas,” kata Wimboh.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Tuai Apresiasi atas Penerapan WFA saat Arus Balik

Oleh : Donny Muflih )*Penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) oleh pemerintah selama periodearus mudik dan arus balik Lebaran 2026 menuai apresiasi luas dari berbagaikalangan, khususnya pekerja sektor swasta dan aparatur sipil negara, karena dinilaimampu mengurai kepadatan mobilitas sekaligus menjaga produktivitas kerja tanpamengorbankan pelayanan publik.Langkah pemerintah yang menetapkan kebijakan WFA pada 16-17 Maret serta 25-27 Maret 2026 dipandang sebagai strategi adaptif dalam menghadapi lonjakanmobilitas tahunan saat Lebaran. Kebijakan ini tidak hanya menyasar aparatur sipilnegara, tetapi juga mendorong sektor swasta untuk mengadopsi pola kerja serupa. Dengan demikian, distribusi arus perjalanan masyarakat menjadi lebih merata dan tidak terpusat pada satu waktu tertentu, yang selama ini menjadi penyebab utamakemacetan panjang di berbagai jalur transportasi.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwakebijakan fleksibilitas kerja ini dirancang untuk mengoptimalkan mobilitasmasyarakat tanpa mengganggu produktivitas nasional. Dalam pandangannya, keseimbangan antara kepentingan pekerja dan stabilitas ekonomi menjadi kunciutama keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah berupaya memastikan bahwa layananpublik tetap berjalan optimal, sementara masyarakat tetap memiliki kesempatanuntuk menjalankan tradisi mudik dengan lebih nyaman.Respons positif juga datang dari kalangan pekerja swasta yang merasakan langsungmanfaat kebijakan tersebut. Reinha Delima melihat kebijakan WFA sebagai solusiyang saling menguntungkan antara perusahaan dan pekerja. Ia menilai bahwafleksibilitas bekerja dari mana saja memungkinkan karyawan untuk berangkat mudik lebih awal tanpa harus mengorbankan tanggung jawab pekerjaan. Dalam praktiknya, Reinha tetap menjaga disiplin kerja, memastikan seluruh tugas terselesaikan tepatwaktu, serta menyiapkan ruang kerja yang kondusif meskipun berada di luar kantor.Dari sisi kebijakan publik, penerapan WFA menjadi bagian dari strategi pemerintahuntuk mengurangi beban infrastruktur transportasi selama periode puncak Lebaran. Dengan berkurangnya jumlah pekerja yang harus hadir secara fisik di kantor, potensikepadatan di jalan raya, stasiun, dan terminal dapat ditekan. Hal ini tidak hanyaberdampak pada kelancaran perjalanan, tetapi juga meningkatkan aspekkeselamatan bagi para pemudik.Lebih jauh, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengadopsipendekatan kerja modern yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Transformasiini sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang memungkinkan pekerjaandilakukan dari berbagai lokasi tanpa mengurangi kualitas hasil kerja....
- Advertisement -

Baca berita yang ini