MINEWS, JAKARTA – Tumpang tindih terkait sertifikasi konstruksi dalam waktu dekat bakal tidak terjadi lagi. Pasalnya, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah menandatangani nota kesepahaman dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri pada Januari 2019 di Jakarta.
​​​​
Kerja sama itu adalah pemanfaatan data kependudukan dalam rangka mendukung Program Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi. Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengatakan kerja sama ini merupakan jawaban dari tantangan era digital.
Syarif mengatakan, pemanfaatan data kependudukan yang didapat dari data tunggal nomor induk kependudukan, maka akan ada integrasi data yang sah. “Dengan keabsahan data, maka sertifikat yang diterbitkan juga dapat dipertanggungjawabkan kepemilikannya oleh tenaga yang memang kompeten,” katanya di Jakarta, Selasa 16 Juli 2019.
Sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) sebagai lembaga di bawah pembinaan Kementerian PUPR.
Menurut Syarif, dengan adanya sinkronisasi data antara Ditjen Dukcapil Kemendagri, Kementerian PUPR dan LPJKN, maka kualitas sertifikasi yang diterbitkan akan semakin dipercaya sebagai bukti hasil uji kompetensi yang valid.
Data kependudukan, lanjutnya, juga akan menyempurnakan sistem informasi tenaga kerja konstruksi yang dikelola Ditjen Bina Konstruksi yang menyajikan data tenaga kerja konstruksi baik tenaga ahli maupun tenaga terampil yang sudah dilatih dan memiliki sertifikat kompetensi.
Sehingga sistem tersebut menjadi acuan bagi semua penyedia jasa dalam mempekerjakan tenaga kerja konstruksi.
