MATA INDONESIA, JAKARTA – Suara penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) semakin menguat di Senayan. Selasa 16 Juni 2020 ini sejumlah politisi yang menjadi pejabat di DPR/MPR mengungkapkannya.
Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Syarief Hasan misalnya meminta DPR RI tidak melanjutkan pembahasan RUU tersebut karena memiliki banyak masalah di dalam muatannya.
Contoh paling mendasar adalah prinsip dasar Pancasila dalam RUU HIP yang berbeda dengan prinsip dasar yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.
Perbedaan itu, menurut dia, akan berpotensi menimbulkan multitafsir, kontestasi, reduksi, bahkan distorsi prinsip Pancasila sehingga dapat menjadi jalan masuk ideologi lain ke dalam Pancasila.
Hal senada juga diungkapkan ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. Dia meminta RUU itu harus menyantumkan TAP MPRS XXV/MPRS/1966 sebagai konsiderans.
Jazuli menyatakan Fraksi PKS dengan tegas akan menolak RUU HIP tanpa ketetapan MPRS tersebut.
Sementara Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad akan mendengar terlebih dahulu RUU HIP itu sebelum memutuskan menolaknya atau tidak.
