Pengungsi Korban Gempa Palu Dijamin Ikut Pemilu 2019

Baca Juga

MINEWS, PALU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin warga korban gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019, 17 April besok.

KPU Kota Palu bahkan menyebut Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi pengungsian da hunian sementara yang terseba di sejumlah titik sudah dalam keadaan siap sedia.

Ketua KPU Kota Palu Agusalim Wahid berkata warga korban gempa dan tsunami sudah masuk dalam DPT, dan dipastikan menerima surat panggilan memilih atau formulir C6. Kalau pun ada warga yang tidak mendapat C6, Agusalim berkata warga bisa menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan (Suket).

Hari ini, logistik pemilu untuk kebutuhan pemungutan suara dipastikan sudah harus tiba di masing-masing TPS. Namun, ada sekitar 20 TPS yang mendapat perhatian khusus KPU kali ini dalam pendistribusian logistik, karena kondisi jalan yang belum memadai, terutama akibat bencana alam beberapa bulan lalu.

Seperti TPS yang ada di Uwentumbu Kecamatan Mantikulore, kata dia, untuk sampai ke sana harus melalui beberapa sungai yang rawan banjir saat hujan deras.

Menurut dia, semua titik-titik rawan saat ini sudah mendapatkan logistik pemilu dan siap melaksanakan pencoblosan pada hari H.
Jumlah pemilih Pemilu 20189 di Palu sekitar 213.000 jiwa.

Sementara jumlah TPS yang disiapkan KPU sebanyak 1.075 unit tersebar di 46 kelurahan dari delapan kecamatan yang ada di Ibu Kota Provinsi Sulteng.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini