MATA INDONESIA, KUPANG – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas memberikan apresiasi kepada Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) yang terus mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal di NTT.
“Kita harus terus mendorong pengembangan UMKM kita seperti teh kelor, sabun kelor, kopi lokal, tenun ikat dan kerajinan tangan kita. Hal ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk gunakan hasil UMKM lokal supaya pasar dengan produk-produk lokal bertumbuh pesat. Ini juga instruksi Presiden untuk pemulihan ekonomi,” katanya saat memberikan sambutan dan arahan pada acara Launching Program Belanja Langsung (Bela) Pengadaan dan e-Katalog Lokal, NTT Berlari (Berbelanja Daring) Dalam Rangka Pemanfaatan Marketplace Pengadaan Barang/Jasa untuk Mengoptimalkan UMKM di Provinsi NTT di Aula El Tari, Kamis 27 Januari 2022.
Menurut mantan Bupati Banyuwangi tersebut ada tiga arahan Presiden yang mesti diperhatikan semua pihak yakni tingkatkan penggunaaan produk dalam negeri, tingkatkan porsi UMKM dan Koperasi dan percepatan penyerapan APBN dan APBD.
“Saya juga memberikan apresiasi atas komitmen dan good will Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menghadirkan para Bupati/Walikota serta para Kepala Dinas agar lebih mengetahui pengelolaan E-katalog lokal dan Bela pada marketplace di Provinsi NTT. Ini MoU pertama kami sejak dilantik tanggal 13 Januari lalu. Khusus untuk NTT, kita akan memberikan dampingan secara khusus,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan e-katalog dan Bela di toko daring adalah keniscayaan yang mesti diikuti semua pihak. Potensi transaksi online tahun 2022 adalah sekitar Rp 530 triliun. Sementara pada tahun 2021, ada sekitar 3,2 juta transaksi online.
“Namun total belanja barang/jasa pemerintah di toko daring baru sekitar Rp 74 miliar dari total Anggaran Negara (APBN dan APBD) sekitar Rp 1.000 triliun,” katanya.
Ia pun mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang mewajibkan bahwa 40 persen belanja pengadaan pemerintah adalah untuk UMKM. Bahkan sudah ada revisi aturan agar pengelolaan e-Katalog lokal dapat dilaksanakan oleh semua Kabupaten/Kota, tentu dengan syarat-syarat tertentu.
“Bela pengadaan untuk UMKM di bawah 200 juta juga bisa lewat online, pertanggungjawabannya tak perlu kuitansi basah lagi, tapi bisa dari bukti transaksi e-katalog. UMKM yang gabung di Bela online juga langsung dibayar, tidak ditunda lagi, ” ujarnya.
e-Katalog dan Bela online turut mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan menghindari pertemuan fisik dan manipulasi. Dengan e-Katalog, belanja APBN dan APBD juga dimudahkan karena tanpa proses pelelangan. Kalau harga e-Katalog lebih tinggi dari harga di luar maka penyedia akan dikenakan denda 2 kali lipat.
“Sementara itu harga di toko daring masih bisa ditawar dengan sistem e-Purchasing,” katanya.
Ia pun meminta Gubernur NTT dan pak Wakil Gubernur NTT untuk mendorong para Kepala Dinas dan para Bupati/Walikota agar secepatnya menaikan produk UMKM di toko daring.
“Bisa bikin sendiri atau lewat Bela pengadaan di marketplace atau toko daring yang sudah ada,” ujarnya.
Sementara, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi (JNS) dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan pendapatan (pelaku) UMKM. Karena hal ini dapat mengurangi angka kemiskinan di NTT.
Ia pun menjelaskan bahwa penggunaan kata Berlari mengandung makna bahwa NTT harus berubah agar tidak ketinggalan terus-menerus.
“Ke depannya tidak (boleh) ada lagi beli secara langsung lewat tatap muka karena zaman sudah berubah, “katanya.
Selanjutnya Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa NTT Siprianus Kelen dalam laporannya mengungkapkan pemerintah Provinsi telah merintis upaya pengelolaan e-Katalog dan Bela pengadaan barang/jasa sejak tahun 2020. Berbagai upaya dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis dengan berbagai pihak. Pemerintah Provinsi NTT juga telah memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembelian Melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pun pada tahun 2021, terdapat dua produk katalog lokal yang sudah diproses. Pemerintah Provinsi terus mendorong penambahan produk-produk komoditas lokal menggunakan mekanisme katalog lokal.
“Kami juga menjalin kerjasama dengan Mbizimarket dan Grab sebagai toko daring Bela pengadaan di NTT serta tetap membuka peluang bagi toko daring lainnya. Ada sekitar 500 pelaku UMKM NTT yang sudah bergabung di Grab,” ujarnya.
Pada kesemptan tersebut juga ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kepala LKPP dan Gubernur NTT tentang Kerjasama Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Juga Launching Program Bela Pengadaan dan E-Katalog Lokal di Provinsi NTT.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, Unsur Forkopimda NTT, Anggota DPRD NTT, Walikota dan Para Bupati se-NTT yang mengikuti secara virtual, dan para pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
