MATA INDONESIA, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI) Karyono Wibowo menegaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan para pendukungnya tidak perlu merasa paling dijegal oleh penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Ia menekankan supaya tidak ada pihak yang membuat asumsi bahwa Pilkada 2024 diselenggarakan untuk menjegal Anies di Pilpres 2024.
“Premis ini menarik untuk dianalisis untuk diuji relevansi, korelasi, dan signifikansinya. Menurut saya, ini baru semacam hipotesis umum yang masih membutuhkan pembuktian,” kata Karyono.
Karyono juga mengingatkan bahwa aturan Pilkada serentak tahun 2024 sudah ditetapkan pada 2016. Maka, anggapan ada penjegalan Anies Baswedan dinilai tidak logis.
“Ada yang membuat asumsi pelaksanaan pilkada 2024 untuk menjegal Anies. Itu tidak logis karena Anies belum menjadi Gubernur DKI pada 2016,” kata Karyono.
Adapun, pemerintah tetap menggelar pilkada serentak pada 2024 sehingga pelaksanaannya yang awalnya tahun 2022 mundur menjadi 2024.
Keputusan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu pelaksanaannya dibarengi dengan Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif. Kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 dan 2023 akan diisi oleh Pejabat Kepala Daerah yang ditunjuk oleh Presiden.
Melihat kondisi ini, Karyono menilai peluang Anies untuk maju Pilpres 2024 tidak seutuhnya ditentukan oleh penyelenggaraan waktu Pilkada. Mengingat, untuk lolos dan menang dalam pilpres tidak sederhana karena harus melalui tahap penentuan calon presiden, kampanye, hingga waktu pemungutan suara.